Menang Praperadilan, Penetapan Tersangka Suhardi Hamka Oleh Ditreskrimum Polda Kaltim Dianggap Batal Demi Hukum

oleh -697 views
Muhammad Zakir, SH, kuasa hukum Suhardi Hamka

BALIKPAPAN, Rabu (15/06/2022) suaraindonesia-news.com – Sidang putusan praperadilan penetapan tersangka Suhardi Hamka dalam dugaan penggelapan dalam jabatan oleh Ditreskrimum Polda Kaltim dianggap tidak sah. Hal itu dipastikan setelah gugatan praperadilan dimenangkan oleh tersangka di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Rabu, (15/6/2022).

Kuasa hukum tersangka, Muhammad Zakir menyampaikan, dalam sidang putusan oleh majelis hakim bahwa penetapan tersangka terhadap Suhardi Hamka dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

“Surat perintah penyidikan yang dijadikan dasar oleh penyidik dalam menetapkan klienya sebagai tersangka juga dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sah”, kata Muhammad Zakir kepada wartawan usai mengikuti sidang.

Dia menjelaskan, perkara yang sudah berulang selama tiga kali terhadap kliennya tersebut merupakan sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian harus memberikan hasil akhir.

“Artinya dalam setiap proses hukum harus ada kesimpulan. Karena kesimpulan dari proses itulah akan memberikan kepastian hukum. Nah, kalau problemnya sekarang kan klien kami terus ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa yang sama. Sehingga tidak ada kepastian hukum disini”, terangnya.

Dia mengatakan, dalam proses praperadilan tersebut, pihaknya tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi lebih kepada bagaimana proses hukum itu ditegakkan secara proporsional.

“Kalau orang bersalah dan ada buktinya engga ada masalah diproses. Tapi kalau orang sudah dihentikan prosesnya dan di buka lagi, ini yang tidak pas menurut kami dari sisi hukum. Negara kita adalah negara hukum, maka semua tindak tanduk penegak hukum harus mengacu kepada rambu-rambu yang ada. Kalau ada larangan jangan dilakukan”, ujarnya.

“Alhamdulillah, klien kami sudah mendapatkan kepastian hukum dengan proses ini (praperadilan). Kedepan kita tetap mendukung polri sebagai penegak hukum, karena saya juga bagian dari keluarga besar polri. Sehingga ingin saya sampaikan, mari kita dudukkan perkara ini kepada kontek yang sesungguhnya”, sambung Muhammad Zakir.

Dia menegaskan, bahwa pihaknya dalam kasus penetapan tersangka terhadap kliennya itu bukanlah sebuah protes, melainkan sebagai upaya untuk menegakan keadilan.

“Saya tidak pernah melakukan upaya-upaya yang seperti ini, kalau memang proses itu dianggap sesuai hukum sah atau benar. Tapi karena kami melihat ada keganjalan, ada yang mungkin keluar dari Standar Operasional Prosedur (SOP). Makanya upaya praperadilan saya gunakan, bagaimana mendudukkan sisi hukum klien kami. Kalau salah lanjutkan, tali kalau tidak jangan dipaksakan. Karena klien kami ini juga warga negara yang berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum”, tegasnya.

Dia mengungkapkan, setelah adanya hasil putusan praperadilan itu, pihaknya akan menyurat kepada Kapolri.

“Setelah putusan ini, kami akan bersurat secara resmi kepada Kapolri untuk menyampaikan hasil dari pada putusan Praperadilan ini”, tandasnya.

Reporter : Fauzi
Editor : Redaksi
Publisher : Romla

Tinggalkan Balasan