LUMAJANG, Rabu (15/8/2018) suaraindonesia-news.com – Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Propinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Lumajang, H Sugiono mendukung dan akan segera mensosialisasikan terkait dengan pernyataan Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2018-2023, Hj Khofifah Indar Parawangsa, yang akan membuat program sekolah gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Kalau mulai Januari 2019 mendatang, SPP bagi SMK dan SMA akan di hapus, namun hal itu sambil menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Surabaya,” kata H Sugiono kepada media ini tadi.
Terkait dengan tarikan, urunan atau sumbangan yang masih meresahkan wali murid, H Sugiono menyampaikan andai saja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang ada Bantuan Operasional Siswa (BOSDA) lagi seperti visi misi Bupati Lumajang terpilih, pihaknya akan menjamin SMA dan SMK akan gratis.
“Sekarang tidak gratis, karena anggaran sekolah masih berat, sebagai contoh untuk honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), apalagi dengan operasionalnya, apalagi SMK tambah berat,” jelasnya.
Tetapi, dikatakan H Sugiono, semua tarikan, urunan ataupun sumbangan itu harus melalui Komite Sekolah.
“Jadi yang menarik iuran itu bukan pihak sekolah tapi Komite Sekolah melalui rapat wali murid, besarannya berapa itu terserah dari kesepakatan wali murid,” paparnya.
Seperti yang di kutip dari kompas.com, bahwa sudah satu tahun mendapat kewenangan mengelola SMA dan SMK, baru sedikit pemerintah propinsi yang berani menggratiskan biaya sekolah para siswa.
Dan pada tahun depan, Khofifah memang memastikan akan menggratiskan biaya bulanan siswa SMA dan SMK di wilayahnya.
“Siswa SMA dan SMK negeri dan swasta tidak lagi membayar SPP tahun depan,” janji Khofifah, di Kabupaten Sidoarjo, beberapa waktu lalu.
Selain siswa, Khofifah juga akan menyasar para GTT dan PTT yang jumlahnya mencapai 21 ribu orang.
“Mereka akan mendapat tambahan insentif,” jelasnya.
Ia mengaku sudah membahas program SPP gratis bagi siswa SMA dan SMK dengan Gubernur Soekarwo dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Mereka sepakat dan mendukung karena ternyata APBD Provinsi Jawa Timur mencukupi untuk merealisasikan program SPP gratis ini.
Dengan adanya program ini, lanjut dia, diharapkan tidak ada lagi orangtua yang bingung uang untuk membayar SPP anaknya yang duduk di bangku SMA/SMK negeri maupun swasta.
“Seluruh anak di Jawa Timur harus bisa sekolah dan tidak ada lagi siswa drop out (DO) gara-gara tak mampu membayar uang SPP,” bebernya lagi.
Khofifah berharap program SPP gratis ini akan membuat siswa bisa belajar lebih baik demi mencapai cita-cita mereka.
Selain menggratiskan SPP, mantan Menteri Sosial itu juga memastikan seluruh GTT dan PTT akan mendapat insentif. Sampai saat ini, dari 21 ribu guru dan pegawai itu hanya 8.000-an di antaranya yang mendapat insentif.
“Semua akan mendapat insentif,” tandas Khofifah.
Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Amin
Publiser : Imam
