Kongres Pemuda Indonesia Minta KPK Transparan Dalam Memproses Kasus Bupati Bogor Bersama Oknum BPK Perwakilan Jabar

oleh -186 Dilihat
Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni, SH.MH

BOGOR, Rabu (27/04/2022) suaraindonesia-news.com – Penangkapan Bupati Bogor dengan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat adalah bukti cerminan buruk penegakan hukum atas pengawasan keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh oknum BPK Jawa Barat dalam menegakkan hukum administrasi keuangan Negara.

“Hal yang sangat miris dirasakan oleh masyarakat, ikut tertangkapnya oknum BPK perwakilan Jawa Barat dalam Dugaan kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Dimana seharusnya temuan BPK Perwakilan Jawa Barat mengenai dugaan laporan keuangan Pemkab Bogor haruslah dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan bukan dengan cara Transaksional yang mengorbankan dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khsusunya masyarakat Bogor,” kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni, SH.MH kepada suaraindonesia-news.com melalui WhatsApp Messenger, Rabu (27/04/2022).

Menurutnya, penangkapan oknum BPK Perwakilan Jawa Barat oleh KPK adalah catatan buruk bagi pemeriksa keuangan pemerintah, dimana pemeriksa sudah terbalik statusnya menjadi terperiksa sehingga hal tersebut menjadi potret buram penegakan hukum terhadap pengawasan keuangan pemerintah, dan oknum-oknum transaksional yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan masyarakat dan merugikan keuangan Negara dalam kapasitas kewenangannya sebagai pejabat negara yang melakukan negosiasi terhadap para pelanggar hukum adalah oknum brengsek yang harus dipecat secara tidak hormat dari jabatannya.

Baca Juga: OTT Bupati Bogor Ade Yasin, Ini Kata Ali Fikri

Dikatakan Pitra, Kongres Pemuda Indonesia meminta kepada KPK agar transparan dalam memproses kasus Bupati Bogor bersama oknum BPK perwakilan Jawa Barat.

“KPK harus menyampaikan kepada publik mengenai berapa jumlah nominal uang transaksional yang dijadikan sebagai alat bukti oleh KPK dalam dugaan kasus temuan BPK atas laporan keuangan Pemkab Bogor yang merugikan masyarakat indonesia,” terangnya.

Seperti diketahui, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 27 April 2022. OTT tersebut dilakukan di wilayah Jawa Barat. Pada operasi tersebut, tim KPK juga menangkap perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

“Benar, tadi malam sampai 27/4/2022 pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” terang Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada suaraindonesia-news.com melalui WhatsApp messenger, Rabu (27/04/2022).

Menurutnya, kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.

“Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. KPK masih memeriksa pihak-pihak  yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam,” ungkapnya.

Ali Fikri menyebut, KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud.

“Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut,” ujarnya.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Redaksi
Publisher : Ipul

Tinggalkan Balasan