KABUPATEN BEKASI, Jum’at (20/11) suaraindonesia-news.com -– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPI mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati tahun anggaran 2025 dengan nilai proyek sekitar Rp7,1 miliar.
Desakan tersebut disampaikan KOMPI melalui aksi unjuk rasa di Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (19/11/2026). Aksi itu dilakukan karena KOMPI mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan, meskipun sebelumnya sudah dua kali melakukan audiensi dengan pihak kejaksaan.
Koordinator Aksi LSM KOMPI, Abdul Rouf, mengatakan pihaknya berharap laporan tersebut mendapatkan kejelasan, baik terkait tahapan pemeriksaan maupun keputusan mengenai kelanjutan penanganannya.
Menurut Rouf, dalam dua kali audiensi, pihaknya hanya mendapatkan jawaban bahwa laporan masih dalam proses. Kondisi tersebut, kata dia, membuat KOMPI kembali mempertanyakan sejauh mana penanganan laporan yang telah disampaikan.
“Lebih lanjut, kami menginginkan pemeriksaan ini dilanjutkan. Kalau memang belum cukup bukti, kejaksaan juga harus menyampaikan kepada pelapor bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali. Kami sudah dua kali beraudiensi, jawabannya masih dalam proses. Kami kirimkan lagi laporan, jawabannya juga masih sama,” ujar Rouf kepada awak media.
Selain mempertanyakan perkembangan laporan, KOMPI juga menyoroti status kepemilikan atau penguasaan lahan yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas Sukasejati.
Rouf mempertanyakan dasar hukum Pemkab Bekasi dalam menggunakan lahan tersebut. Menurutnya, kejelasan alas hak dan administrasi pertanahan harus dipastikan sebelum pemerintah melaksanakan pembangunan fasilitas publik yang menggunakan anggaran daerah.
Ia menilai persoalan legalitas tanah perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan tidak menimbulkan sengketa maupun konsekuensi hukum di kemudian hari.
Rouf juga menyinggung sejumlah perkara sengketa lahan yang sebelumnya disebut melibatkan Pemkab Bekasi. Menurutnya, pengalaman menghadapi gugatan terkait kepemilikan tanah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan.
“Kami menganggap bangunan yang belum memiliki alas hak yang jelas tidak boleh dibangun oleh pemerintah daerah. Sudah puluhan kali Pemda digugat oleh pemilik lahan dan kalah di persidangan. Seharusnya pengalaman itu menjadi pelajaran agar pembangunan pada tahun-tahun berikutnya tidak dilakukan sebelum status kepemilikan tanah dibereskan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan KOMPI yang meminta pemerintah daerah memastikan seluruh aspek legalitas lahan sebelum proyek pembangunan dilaksanakan.
Lebih lanjut, KOMPI meminta Pemkab Bekasi melakukan evaluasi terhadap tata kelola pembangunan daerah, terutama proyek fisik yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Rouf, setiap pembangunan harus didukung dokumen administrasi dan dasar hukum penguasaan lahan yang jelas. Hal tersebut dinilai penting untuk melindungi aset daerah sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Ia juga membandingkan penegakan aturan terhadap bangunan milik masyarakat dengan pengawasan terhadap bangunan yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
“Tentu LSM KOMPI menuntut perbaikan di Kabupaten Bekasi. Setiap bangunan dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah harus jelas dan mempunyai alas hak atas bangunan tersebut. Jangan sampai bangunan masyarakat yang tidak memiliki izin dibongkar, sementara ketika ada persoalan pada bangunan pemerintah justru dibiarkan,” ungkapnya.
Dalam tuntutannya, KOMPI turut menyoroti peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset.
Rouf menilai pemeriksaan status aset dan legalitas lahan semestinya menjadi bagian dari tahapan perencanaan sebelum proses pembangunan maupun pengadaan pekerjaan dilakukan.
Dengan demikian, persoalan administrasi dan kepemilikan tanah dapat diselesaikan sejak awal, bukan setelah proyek selesai dikerjakan dan anggaran daerah direalisasikan.
“Seharusnya sebelum memulai pembangunan, dinas terkait mempertanyakan terlebih dahulu apakah tanah tersebut sudah menjadi aset Kabupaten Bekasi atau belum. Kalau belum, harus dibereskan dulu izin dan alas haknya. Jangan sampai prosesnya justru dibalik,” katanya.
KOMPI berharap Pemkab Bekasi lebih cermat dalam mengelola anggaran pembangunan, khususnya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, status aset, dan legalitas tanah.
Sementara itu, kepada Kejari Kabupaten Bekasi, Rouf meminta agar laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan daerah ditangani secara profesional dan transparan.
“Harapan kami, ke depan pemerintah Kabupaten Bekasi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Jangan menggampangkan urusan administrasi hanya karena anggarannya besar. Kami juga berharap kejaksaan pada tahun berikutnya lebih banyak menindaklanjuti kasus-kasus di Kabupaten Bekasi, jangan sampai laporan masyarakat tidak jelas kelanjutannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi suaraindonesia-news.com masih berupaya menghubungi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperoleh konfirmasi serta penjelasan mengenai perkembangan laporan, status legalitas lahan, dan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Sukasejati.
Redaksi akan memuat keterangan dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan pemenuhan hak jawab.












