exodus
BeritaHukumNewsPemerintahan

Heri Cahyono: UU Perampasan Aset Harus Jadi Momentum Perkuat Pengawasan dan Selamatkan Uang Rakyat

×

Heri Cahyono: UU Perampasan Aset Harus Jadi Momentum Perkuat Pengawasan dan Selamatkan Uang Rakyat

Sebarkan artikel ini
IMG 20261120 130639
Foto: Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono.

KOTA BOGOR, Jumat (21/11) suaraindonesia-news.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menilai hadirnya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Hal tersebut disampaikan Heri saat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Kota Bogor yang berlangsung di Ciawi, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan tersebut, ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar terkait pengelolaan keuangan daerah, mulai dari belum optimalnya penerimaan PAD, perencanaan APBD yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat, hingga perlunya peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Menurut Heri, Kota Bogor memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya tergali dan perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat guna mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan.

“Potensi ekonomi Kota Bogor sebenarnya cukup besar. Namun, kita masih melihat adanya kesenjangan antara potensi pendapatan dengan realisasi penerimaan daerah. Artinya, masih ada potensi yang belum tergali secara maksimal dan kemungkinan kebocoran yang harus kita cegah,” ujar Heri.

Selain persoalan PAD, Heri juga menyoroti perencanaan dan pengalokasian APBD yang menurutnya perlu semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia mempertanyakan belum optimalnya realisasi usulan masyarakat, meskipun nilai APBD Kota Bogor terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Menurutnya, ribuan aspirasi masyarakat setiap tahun disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Namun, tidak seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan.

“APBD kita terus berkembang, tetapi mengapa aspirasi masyarakat yang dapat diperjuangkan justru semakin terbatas? Ini harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai anggaran daerah semakin besar, tetapi masyarakat merasa kebutuhannya belum terjawab,” tegasnya.

Terkait fungsi pengawasan, Heri menekankan bahwa DPRD tidak cukup hanya melakukan pengawasan melalui pembahasan dokumen anggaran maupun rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Hal itu mencakup kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, kualitas pembangunan, ketepatan penggunaan anggaran, serta manfaat yang diterima masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur trotoar yang tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran terserap atau selesainya pekerjaan. Lebih dari itu, kualitas hasil pembangunan dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.

“Kalau kita membangun trotoar, misalnya, jangan hanya melihat anggarannya sudah terserap atau pekerjaannya sudah selesai. Kita harus memastikan kualitasnya baik, sesuai perencanaan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Heri berharap penguatan instrumen hukum melalui UU Perampasan Aset dapat menjadi dorongan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pencegahan penyimpangan harus menjadi perhatian sejak awal, bukan hanya dilakukan setelah muncul persoalan.

“Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi pelanggaran. Pencegahan jauh lebih penting. Kita harus memperbaiki sistem sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran ataupun tingginya tingkat penyerapan belanja. Ukuran utamanya adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang terpenting bukan seberapa besar uang rakyat dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Kota Bogor,” pungkas Heri.

Melalui evaluasi perencanaan, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi anggaran, Heri berharap pengelolaan keuangan daerah di Kota Bogor semakin berorientasi pada kepentingan publik serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan