Ketua Panitia Pilkades Karduluk Merasa Difitnah, Ketua KAMPPDK Terancam di Polisikan

oleh -132 views
Sulaisi Adlbdurrazaq (Kiri) bersama Panitia Pilkades Karduluk.

SUMENEP, Minggu (25/7/2021) suaraindonesia-news.com – Direktur LKBH IAIN Madura, Sulaisi Abdurrazaq resmi menjadi tim pengacara Panitia Pemilihan Kepala Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Tahun 2021.

Sebagaimana sempat heboh di media sosial (medsos), ratusan warga Desa Karduluk sebelumnya mengepung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep pada hari Rabu (9/6/2021) lalu.

Aksi tersebut menuntut tiga hal: Pertama, menolak Bacakades dari luar Desa Karduluk. Kedua, mempersoalkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perbup Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang rawan dimanfaatkan karena terdapat kelemahan di dalamnya.

Ketiga soal berkas pengumuman hasil penyaringan Bacakades dari luar Desa yang dinilai tidak dilampirkan.

Menurut Ketua DPW APSI Jawa Timur itu, aspirasi yang disampaikan oleh warga yang mengaku sebagai Komunitas Aspirasi Masyarakat Pengawalan Pilkades Desa Karduluk (KAMPPDK) adalah sesuatu yang wajar di dalam demokrasi, sepanjang tidak mengandung fitnah.

“Yang menjadi masalah, Ketua Umum KAMPPDK ini memaksakan kehendak dan cenderung memfitnah,” kata Sulaisi.

Terakhir, lanjut Sulaisi, berkirim surat ke Bupati dan melaporkan seolah-olah panitia Pilkades memanipulasi tanggal dan bulan kelahiran salah satu Cakades bernama Ali Wafa.

“Suratnya ditembuskan kemana-mana, ngancam-ngancam akan demo segala kalau Panitia Pilkades tidak dibubarin,” tuturnya.

Menurutnya, setelah dianalisa, data yang digunakan oleh Ketua Umum KAMPPDK ini palsu, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan demikian laporan kepada Bupati termasuk pengaduan palsu atau menista dengan tulisan,” tegas Sulaisi.

“Kami sudah analisa dan jelas memenuhi unsur pidana bahwa tindakan Ketua Umum PAMPPDK patut diduga merupakan pengaduan palsu/pengaduan fitnah dan atau memfitnah lewat tulisan merupakan tindak pidana,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, kalau penerapan hukumnya melalui Pasal 317 ayat (1) yang jelas ancaman pidananya 4 tahun. Dapat pula dijerat dengan tuduhan menista dengan tulisan sebagaimana Pasal 311 ayat (1) KUHP, ancaman pidananya juga 4 tahun.

“Kita lihat saja pekan depan, dua alat bukti sudah cukup, ada alat bukti surat dan saksi-saksi, baik saksi korban maupun saksi-saksi lainnya, tidak mungkin lepas orang ini dari jerat hukum pidana,” tutur Sulaisi.

Namun, kata Sulaisi, sebelum pekan depan pihaknya akan berkirim Surat Peringatan dahulu kepada Ketua Umum KAMPPDK agar mempertanggungjawabkan data yang menurut pihaknya palsu.

“Jika ada itikad baik, masalah pasti terurai, jika tidak, biar kita uji lewat hukum pidana saja, supaya terang benderang siapa yang salah, klien kami atau KAMPPDK. Jika pengadilan yang memutus tidak ada lagi fitnah,” tukasnya.

Reporter : Sudirman
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *