Ketua Dewan Bantah SPPD Fiktif, Kajari Abdya: Di Klarifikasi Itu Hak Mereka

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Abdur kadir, SH, MH.

ABDYA, Jumat (24/5/2019) suaraindonesia-news.com – Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Aceh Barat Daya, mengaku tidak masalah dengan adanya bantahan dari Ketua DPRK setempat, terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang menjerat sejumlah wakil rakyat di wilayah itu. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Kajari Abdya, Abdur Kadir, SH, MH. Kepada sejumlah wartawan dalam konfresnsi pers yang berlangsung di ruang kerjanya. Kamis (23/5/2019).

“Itu hak beliau dan tidak masalah, sebab maksud dari bantahan itu, beliau mengakui bahwa ada hasil audit, karena beliau menganggap ada beberapa aitem SPJ nya yang belum di kroscek kembali,” tuturnya.

Artinya, sambung Kajari, ada temuan-temuan yang harus mereka berikan klarifikasi ke media dan itu adalah hak mereka.

“Dugaan SPPD Fiktif untuk sementara masih, apabila nantinya hasil dari puldata dan pulbaket  memenuhi syarat formil dan materil baru kita tingkatkan ke penyelidikan,” papar Abdur Kadir.

Kemudian sambungnya, dari puldata (mencari data) pulbaket (memeriksa saksi), baru ada yang namanya penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan dari penyidikan baru ke penuntutan.

”Masalah ini belum ada penyitaan kalau ditanya ada ngak hasil audit BPK Ri, tentu ada,” imbuh Kajari Abdya.

Abdur Kadir menuturkan, kasus dugaan SPPD Fiktif merupakan hasil laporan masyarakat. ”Kasus ini merupakan hasil dari laporan masyarakat,kami kan pelayanan masyarakat setiap pada laporan dari masyarakat tetap akan kita tidak lanjuti,” paparnya.

Menurutnya, Jika penaganan kasus dianggap baik dan itu berdampak bagi aparat yang lainnya, itu menjadi pembelajaran yang baik.

“Jika yang kami lakukan dianggap baik, Alhamdulillah berarti kita didisini ada mamfaat nya,” tutur Kajari Abdya.

Dia menegaskan, selama ini, tidak ada perkara korupsi yang tidak ditahan, sebab pihaknya selalu menjunjung nilai profesionalitas dalam menjalankan tugas.

”Yakinilah bahwa kami bekerja secara profesional, kalau ada yang salah pasti kita tindak, dengan syarat formil dan materil juga sebaliknya, yang pasti perkara korupsi yang tidak kita tahan dan itu boleh dicek,” tegasnya Kajari.

Kajari menyebutkan, untuk kasus dugaan SPPD fiktif anggota DPRK, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pihak BPK Ri terkait dengan hasil audit.

”Untuk sementara waktu kita telah memanggil 5 orang saksi termasuk Sekwan baru dan mantan sekwan Abdya,” kata Abdur kadir.

Lanjut Kajari, untuk saat ini pihaknya belum memanggil anggota DPRK Abdya, untuk dimintai keterangan, karena menurutnya yang mengurus semua administrasi anggota DPRK adalah sekwan.

“Yang bertangung jawab secara administrasi semua adalah sekwan, Kalau ada yang  tanya kapan peningkatannya kasus ini, jangan tanya cepat-cepat nanti banyak yang tidak tidur,” Pungkas Abdur kadir.

Diketahui, perjalanan dinas Fiktif anggota DPRK Abdya itu diduga menyedot anggaran  tahun 2017/2018 sebesar Rp. 1.367. miliar lebih.

Reporter : Nazli
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here