Karena Kesalahan Data Aplikasi, RSUD DS Sempat Turun Kelas

Fofo : Direktur RSUD Deli Serdang dr Hanif Fahri berdialog dengan pasien diruangan HD,Selasa (10/9/2019) (Poto : M. Habil Syah/SI).

DELI SERDANG, Selasa (10/9/2019) suaraindonesia-news.com – Ketua PWI DS Khaurul Hizad Sembiring mengapresiasi kelas B RSUD Deli Serdang yang sempat dinyatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun kelas dari B ke C,ternyata karena rumah sakit milik Pemkab Deli Serdang tersebut kurang teliti dalam pengisian data rumah sakit berbasis aplikasi. Sehingga, data yang ada berbeda dengan yang dimiliki Kemenkes.

Hizad sapaan akrab Ketua PWI DS menghimbau kepada masyarakat Deli Serdang agar berobat dan rawat inap di RSUD dengan kualitas layanan terbaik sudah ada di rumah sakit plat merah tersebut, bahkan menu menurutnya, makanan yang disajikan sangat enak untuk pasien yang sedang sakit.

“Sarana ibadah seperti Masjid dan kantin sehat, sangat mendukung untuk keluarga pasien yang sedang berkunjung dan jaga di RSUD DS tersebut,” katanya.

Sementara Dirut RSUD DS Hanif mengatakan, sarana dan prasarana semua sudah diisi, tapi tidak tervalidasi. Padahal kata dia, dalam hal validasi tersebut juga merupakan peran Dinkes Sumut.

“Makanya, begitu Kemenkes melakukan revieu, data kita tak semua muncul. Tapi kan ada masa sanggah apakah hasil revieu Kemenkes tersebut memang benar atau tidak. Dalam masa sanggah itulah kita sempurnakan data berbasis aplikasi,” ujar Direktur RSUD Deli Serdang dr Hanif Fahri ketika dikonfirmasi wartawan,Selasa (10/09).

dr Hanif mencontohkan,berdasarkan hasil revieu Kemenkes bahwa mesin HD (hemodialisa) untuk cuci darah yang ada di RSUD Deli Serdang hanya dua unit.Padahal yang sebenarnya ada 17 unit. Kemudian jumlah bad hanya 180, padahal yang dimiliki sebanyak 248 bad. Kemudian dokter sub sosialis (dokter konsultan) dinyatakan nol,sementara dokter sub sosialis ada dua.

“Karena ketidak sempurnaan data itulah RSUD kita sempat turun kelas. Dalam masa revieu tersebut,kemudian kita diminta Kemenkes membuat sanggahan jika ternyata data yang diterima tidak sesuai,” papar dr Hanif.

Menurut dr Hanif, untuk menyiapkan dokter sub sosialis bukan hanya tanggungjawab direktur RSUD atau pemkab/pemkot, tapi juga tanggungjawab negara melalui Dinkes Provinsi.Terkait masalah honor sudah ditampung di APBD Kabupaten/Kota.

“Kalau untuk honor dokter sub sosialis, Pemkab Deli Serdang sudah menganggarkannya melalui APBD,” ujarnya.

Lebih lanjut pria berkacamata itu menjelaskan, kunjungan pasien HD (cuci darah) setiap harinya rata-rata mencapai 29 kunjungan. Bahkan,jika hari Senin dan Kamis bisa mencapai 31 kunjungan.

Reporter : M. Habil Syah
Editor : Amin
Publisher : Marisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here