Kapolres Raja Ampat, Himbau Kepala Kampung Gunakan ADD Sesuai RAB dan Transparan

Kapolres Raja Ampat, AKBP Edy Setyanto Erning

RAJA AMPAT, Senin (23 Oktober 2017) suaraindonesia-news.comMenindalanjuti pengantar Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10/17) yang membahas terkait optimalisasi ADD (Anggaran Dana Desa). Kapolres Raja Ampat, AKBP Edy Setyanto Erning kepada suaraindonesia-news.com mengatakan, untuk instuksi Presiden tentang pengawasan penggunaan Anggaran Dana Desa jajaranya sudah melakukannya.

“Yang pertama pada saat saya turun kampung bersama SKPD, Forkopimda. Saya bersama Bupati, Anggota DPRD, dan pemerintahan kampung atau desa, saya menyampaikan bahwa dana desa jangan dimainkan, kemudian kita sarankan, kita perintahkan semua kampung untuk membuat baliho yang isinya anggaran dana desa,” katanya.

Dijelaskan,memang ada yang belum memasang baliho. Namun, sudah diarahkan untuk memasangnya. Kemudian Polres Raja Ampat bekerjasama dengan Pemkab, dan Kejaksaan rurun ke kampung-kampung melakukan asistensi,tanggal 23 Oktober hari ini baru selesai.

“Ini sifatnya pembinaan,supervisi masih ada yang belum selesai. Masih kurang benar, kita kasih asistensi untuk dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, ada potensi korupsi ya kita proses,” ujar Edy Setyanto Erning kepada media ini di kantornya, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, Senin siang (23/10/17).

Baca Juga: Pasangan Diduga Sesama Jenis Berhasil Menikah, Ini Jawaban Kemenag Jember 

“Terkait adanya temuan masih ada sama penyidik, karena penyidik belum melapor sama saya. Nanti akan dipaparkan temuannya. Namun ada beberapa temuan, langsung diberikan nasehat kepada yang bersangkutan, tapi nanti kita cek kembali. Jika ternyata tidak dikerjakan, ada kerugian negara ya kita proses,” imbuhnya.

Kapolres menghimbau, kepada seluruh kepala Kampung di Raja Ampat agar transparan dalam penggunaan  Anggaran Dana Desa, dan harus membuat baliho agar masyarakat agar masyarakat turut serta mengawasinya.

Ia berharap, kepada kepala Kampung, agar ADD itu benar-benar digunakan sesuai dengan RAB yang ada. Kalau seandainya ada perubahan rencana bisa dikomunikasikan dengan Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Jika tidak sesuai, ada potensi korupsi pasti akan ditindaklanjuti. (Zainal La Adala/Jie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here