Kapal Trawl Bebas Beroperasi dan Krisis BBM, Pemerintah ‘Gagal’ Lindungi Nelayan Kecil

oleh -123 views
Foto : Sejumlah kapal ikan yang berada di Pelabuhan Perikanan Ikan (PPN) Idi Rayeuk Aceh Timur.

ACEH TIMUR, Selasa (06/04/2021) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Aceh Timur ‘gagal’ melindungi dan membina nelayan kecil, hal itu dapat dilihat dari keluhan nelayan kecil yang berada di kawasan Minapolitan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi Rayeuk.

Kedaulatan nelayan dirampas oleh prilaku oknum-oknum mafia yang mempermainkan minyak dan harga minyak, sehingga nelayan kecil kesulitan mendapatkan BBM, jangankan jenis solar subsidi, minyak industripun sering langka. Selain persoalan krisis BBM ditambah merajalelanya pukat harimau yang bebas beroperasi di kawasan perairan laut Aceh Timur tanpa ada tindakan dari pihak berwenang.

Kegagalan Pemerintah dalam melindungi nelayan kecil dapat dilihat dari indikator, salah satu nya tidak adanya upaya pelarangan dan tindakan terhadap kapal trawl, padahal aktivitas kapal pukat harimau telah merusak lingkungan seperti terumbu karang dan ancaman kehidupan ekosistem laut, seperti yang terjadi di perairan belawan yang telah tandus.

Selanjutnya keberpihakan pemerintah terhadap kapal besar, hal itu dapat dilihat dari kecukupan pasokan BBM karena mendaptkan rekomendasi dari Penerintah, berbeda dengan nelayan kecil begitu sulit dalam mendapatkan BBM.

Kondisi tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan nama besar pelabuhan TPI Idi Rayeuk sebagai kawasan Minapolitan yang digembar gemborkan oleh Pemerintah. Sebagai TPI terbesar di Aceh dilihat dari tingkat penangkapan/penghasilan ikan mencapai 20.000 ton per tahun.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh media ini dari Kepala UPTD KKN Idi Ermansyah, Kapal yang terdaftar dan beroperasi di Kuala TPI Idi dibawah 30 GT sejumlah 182 Kapal, kapal 30 -100 GT sebanyak 138 Unit.

Saat ditanya jumlah kapal trawl Ermansyah mengaku bahwa kapal trawl tidak terdaftar di UPTD KKN Idi.

“Sebab Kapal Trawl tidak terdaftar di instansi kita, yang terdaftar kapal yang memiliki dokumen kepemilikan resmi, sedangkan Trawl masih dilarang beroperasi oleh Pemerintah,” jelas Hermansyah.

Terkait nelayan kecil yang sulit mendapatkan BBM subsidi, menurut pemilik SPBN saat dikonfirmasi mengatakan, salah satu kendala jatah quota BBM yang diberikan tidak maksimal dan sering tidak tepat waktu.

“Sebenarnya untuk kebutuhan kapal dan boat nelayan cukup ketersedian dari 2 SPBN yang ada di lokasi TPI Idi, namun karena sering terlambat pasokan BBM tidak tepat waktu serta jumlah yang diberikan dibawah quota. Sehinga menjadi salah satu kendala,” ujar Heriansyah.

Sementata Kabid Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaen Aceh Timur, Zainabon kepada media ini membenarkan, bahwa saat ini terjadi krisis BBM terhadap nelayan kecil.

“Kita sudah berusaha turun ke SPBU-SPBU untuk mencari solusi, agar pihak SPBU bisa membantu BBM untuk nelayan kecil sementara waktu,” terangnya.

Selanjutnya kata Zainabon, mengingat sudah dekat hari meugang dan bulan ramadhan, paling tidak mereka bisa melaut dalam beberapa hari ini, sehingga mereka bisa membeli daging meugang.

Reporter : Masri
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *