Inten Penanganan dan Pencegahan TPPO, Polresta Samarinda Bersama TRC PPA Gelar FGD

oleh -35 views
Koordinator Nasional TRC PPA, Jeny Claudya Lumowa/Bunda Naumi, saat memberikan materi dalam FGD.

SAMARINDA, Kamis (11/3/2021) suaraindonesia-news.com – Dalam upayanya menangani dan mencegah semakin maraknya tindak pidak perdagangan orang, jajaran Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur menggelar Fogus Group Disscution (FGD) dengan tema Memutus Mata Rantai Predator Anak dan TPPO “Stop Kekerasan Terhadap Anak” di Wilayah Hukum Samarinda. Selasa (09/03).

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) turut memprakarsai pelaksanaan FGD yang digelar di Mapolresta Samarinda tersebut.

Disampaikan Jeny Claudya Lumowa, Koordinator Nasional TRC PPA saat memberikan materi dalam FGD berlangsung bahwa kerangka Hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yakni Undang – Undang No. 21 tahun 2007.

‚ÄúPerdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi,” katanya.

Aktivis yang akrab di sapa Bunda Naumi ini juga menyampaikan bahwa Indonesia negara kepulauan, dengan tingkat kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum, membuat situasi TPPO sulit untuk diberantas.

Adanya sindikat pelaku perdagangan orang dan eksploitasi yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Indonesia juga diketahui sebagai negara pengirim, negara transit, dan negara penerima.

“Perdagangan orang bukan hanya dilakukan ke luar negeri, namun juga terjadi dalam negeri. Antar provinsi dan antar kota,” ujarnya.

Lanjut Naumi, bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yakni Kerja paksa dan eksploitasi seks. Pembantu Rumah Tangga bentuk lain dari kerja imigran, dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan – pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di tempat tujuan.

“Modus dalam TPPO antara lain para pelaku memberikan iming – iming gaji besar dengan bekerja di luar negeri. Perekrut bisa datang dari tetangga sebelah rumah. Dia menyebutkan tujuan ke negara yang aman, tidak dijelaskan rinci situasi negaranya. Padahal ke mana pun pergi kalau tidak ikuti prosedur, takkan aman,” beber Naumi.

“Pelaku memberangkatkan korban dengan penyalahgunaan visa. Misalnya, diberangkatkan
dengan visa umrah, ziarah, cleaning service dan kunjungan atau wisata. Padahal tujuan ke luae negeri untuk kerja. Pelaku memberangkatkan korban dengan dokumen palsu,” imbuh Naumi.

Upaya pencegahannya yang bisa kita lakukan kata Naumi diantaranya : a). Memberikan pemahaman kepada anak didik dan/atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik. b). Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses, dan c). Membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Forum Anak dan LSM.

“Upaya penanganannya yakni dengan Rehabilitasi Kesehatan, upaya rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO masuk dalam kelompok besar Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PP KtP/A) dan TPPO dengan menjalankan lintas program yang berdasarkan standar pelayanan kesehatan,” ujarnya lagi.

Kementerian Kesehatan menetapkan Standar Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan TPPO dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), antara lain:

1. Promotif dan preventif :
(a). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), (b). konseling, dan (c). pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

2. Kuratif :
(a). Pemeriksaan medis (anamnesis dan pemeriksaan fisik), (b). Pemeriksaan status mental, (c). Pemeriksaan penunjang, (d). Penatalaksanaan medik, dan (e). Medikolegal.

3. Rehabilitasi :
(a). Mengembalikan fungsi biologis tubuh, (b). Mencegah terjadinya
gangguan fisik dan mental lebih lanjut, (c). Penanganan masalah kejiwaan korban, dan pelaku, (d). Psikososial.

4. Rujukan :
Jejaring multisektoral dan multidisiplin.

Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Korban TPPO umumnya pulang dengan tidak membawa uang, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki aset apapun yang bisa dibawa pulang, kondisi ini
membuat mereka berada dalam situasi yang sulit sehingga muncul jebakan utang sesampai mereka di daerah asal.

Situasi ini apabila tidak segera mendapatkan perhatian akses layanan program reintegrasi sosial akan membawa kepada situasi terjadinya TPPO kembali bagi para korban. Dampak dari TPPO tidak hanya terjadi pada individu korban saja lebih dari itu keluarga yang terpisah yang ditinggalkan sekian lama di rumah mengalami penderitaan yang sama, jauh dari keluarga dan orang terdekat dalam waktu yang relatif lama, tidak
mendapatkan kiriman uang, jauh dari rasa kasih sayang keluarga hingga terjadinya trauma akibat eksploitasi terhadap korban.

“Kondisi ini jelas berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam melakukan reintegrasi korban ke dalam lingkungan keluarga. Intervensi yang dilakukan penting tidak hanya melibatkan korban akan tetapi melihat keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh yang membutuhkan pelibatan dalam program reintegrasi sosial,” beber Naumi.

Membentuk Gugus Tugas adalah upaya yang tepat. Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
a). Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b). Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama.

c). Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi Rehabilitasi, pemulangan dan
Reintegrasi Sosial.

d). Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
e). Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Peran Serta Masyarakat adalah
Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara antara lain:
a). Memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

b). Membantu upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c). Memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d). Melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya di laksanakan penyerahan penghargaan dari Komnas PA yang di wakili oleh Danang Sasongko Sekjend Komnas PA bersama TRC PPA oleh Bunda Naumi kepada jajaran personil Polresta Samarinda sebagai bentuk kemitraan dan upayanya dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak di wilayah hukum Samarinda.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *