BANGKALAN, Kamis (17/10/2019) suaraindonesia-news.com – Dampak ditundanya Kegiatan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serentak Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada pencairan DD dan ADD membuat sejumlah perwakilan Kepala Desa (AKD, red) mendatangi kantor Dewan setempat. Rabu (16/10) siang.
Pada agenda tersebut, Jayus Kepala Desa (Kades) Macajeh, mengatakan tanpa adanya BPD definitiv, anggaran dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak bisa dicairkan tanpa ditandatangani anggota BPD definitiv.
“Atas penundaan ini, Desa sangat dirugikan,” kata Jayus di hadapan anggota Komisi A yang menemui mereka.
Hal senada juga disampaikan oleh Khoirul Anam salah satu anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten sentempat, menurutnya Desa yang sudah habis masa jabatan BPD nya membuat pencairan DD ADD akan terkendala.
“Karena tidak akan bisa mengajukan pencairan anggaran DD tahap ke tiga, karena harus ditandatangani oleh ketua BPD,” ujar Khoirul Anam anggota AKD Bangkalan.
Menanggapi hal itu, Agus Kurniawan, sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan agar BPD segera kembali dilaksanakan.
“Kita akan memanggil DPMD untuk mendesak, supaya pemilihan segera direalisasikan,” ungkapnya saat diwawancarai oleh awak media.
Namun, kata Agus, ada kemungkinan pemilihan BPD akan digelar setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 ini.
“Kami akan panggil lagi DPMD, kami akan Koordinasi lagi dengan polisi, Kita akan desak agar segera dilaksanakn pemilihan BPD ini. Sebab kehadiran BPD sangat dibutuhkan. Tidak boleh dibiarkan kekosongan BPD ini,” ungkap dia.
Terpisah, Makmur Kepala Desa (Kades) Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang kemarin, Rabu (16/10) turut hadir memastikan bahwa di Konang khususnya Desa Kanegarah aman kondusif.
“Khusus konang kondusif dan siap untuk melaksanakan pengisian BPD, mengingat pentingnya peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya dalam tahapan pencairan DD ADD, maka kami mendesak agar segera direalisasikan, demi kelancaran hajat pembangunan pemerintah lebih khusus di Kabupaten Bangkalan,” papar Makmur AKD Kecamatan Konang saat dikonfirmasi. Kamis (17/10).
Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Marisa