SAMPANG, Rabu (9 Agustus 2017) suaraindonesia-news.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pamekasan dan Kajari Pamekasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Dana Desa (DD) beberapa waktu lalu, membuat Bupati Sampang Fadhilah Budiono, menggelar pertemuan dengan seluruh kepala desa se Kabupaten Sampang, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Sebab terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu, membuat was-was aparat di Madura.
Dalam pertemuan itu, Bupati Fadhilah mengingatkan kepada para kepala desa bahwa dana desa bukan uang pribadi, tetapi harus ada pertanggungjawabannya.
“Jangan coba bermain dengan dana desa (DD), karena presiden yang mengawasi langsung,” tandasnya. Baca Juga: Inginkan Perubahan Fadhilah Kembali Mutasi 125 Pejabat
Sehingga, kedepan harus ada bimbingan teknis (bimtek) terhadap kepala desa maupun tenaga pendamping desa, sehingga dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana desa itu tidak perlu lagi meminta bantuan kepada pihak kecamatan yang dikhawatirkan akan terjadi pungutan liar (pungli).
“Presiden marah terkait masalah yang di Pamekasan itu, sehingga saya secara cepat memanggil para kepala desa, memberi tahu mereka untuk hati-hati, karena kepala desa masih merasa dana desa desa itu uangnya sendiri,” terangnya, Rabu (9/8).
Sementara, Plt Kajari Sampang Alexander menegaskan, pihaknya siap mengawal pelaksanaan DD dan ADD supaya tidak bocor, sehingga bisa tepat sasaran.
“Yang terjadi di Pamekasan itu adalah oknum, karena di kejaksaan sendiri dalam melaksanakan tugas sudah ada SOP,” ucapnya.
Ia menambahkan jumlah DD itu sangat besar yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, untuk itu sudah seharusnya kejaksaan ikut mengawal pembangunan yang bersumber dari dana desa.(nor/luk).
