Reporter: Nazli Md.
Abdya, Sabtu (31/12/2016) suaraindonesia-news.com – Diduga banyaknya kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, khususnya pasca-pemboikotan pengesahan KUA-PPAS tahun 2017, dua anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) menyatakan menyesal berkualisi dengan Fraksi Aceh (F-A). Fraksi ini didominasi kader-kader Partai Aceh (PA).
Dua anggota dewan tersebut, yakni Saiful dari partai Partai Bulan Bintang (PBB) dan Julinardi dari Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kedua wakil rakyat tersebut dengan tegas mengatakan akan keluar dari Faksi Aceh bila kebijakannya terus tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Julinardi ketika diminta keterangannya Suaraindonesia-news.com, membenarkan dirinya selaku kader partai yang berkoalisi dengan Frasksi Aceh menarik diri. Dikarena, dirinya merasa tidak perlu lagi menuruti keinginan Fraksi Aceh untuk memboikot paripurna APBK tahun 2017.
“Saya dengan terpaksa penuh pemikiran dan kajian beberapa teman-teman untuk kepentingan rakyat banyak, kami keluar dan tidak mengikuti kebijakan Fraksi Aceh yang akan memboikot pembahasan APBK tahun 2017 ini,” tegas Julinardi.
Dia berharap, banyaknya hajat hidup orang banyak akan tidak tertampung bila pengesahan APBK tahun 2017 dilakukan dengan peraturan bupati (perbup). ”Dewan harus membahas ini, jangan sampai APBK di-perbup-kan,” harap Julinardi.
Senada dengan Julinardi, Saiful kader partai PBB mengaku, merasa kecewa dengan apa yang terjadi, terutama dengan situasi di mana anggota Farksi Aceh yang dimotori kader-kader Partai Aceh tidak hadir dalam forum untuk kepentingan rakyat.
Disebutkannya, dengan sikap acuh tak acuh koleganya di Fraksi Aceh itu telah mengakibatkan kepentingan dan harkat hidup orang banyak tidak bisa terpenuhi.
“Ketidakhadiran teman-teman dari Fraksi Aceh mengenai gaji kontrak tahun ini jelas tidak ada, begitu juga dana hibah dan bansos,” cetus Saiful.
Pada kesempatan itu juga, Saiful dengan tegas mengatakan, bila saja kepentingan rakyat tidak bisa terpenuhi oleh sikap tidak fair wakil-wakil rakyat di DPRK, lebih baik dirinya tidak bergabung lagi dengan Fraksi Aceh.
“Sudah dua tahun lebih, saya rasa kalau sudah kepentingan rakyat tidak lagi menjadi perioritas, saya pikir sangat wajar kami keluar dari Farksi Aceh,” tuntasnya.
