Direktur Eksekutif LP3BH Desak Presiden Jokowi, Gubernur Papua dan Papua Barat Segera Evaluasi Otsus

oleh -25 views
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy, SH.

MAYBRAT, Sabtu (16/1/2021) suaraindonesia-news.com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy, SH melalui pres rilisnya, Sabtu (16/1/2021) mendesak Negara melalui Presiden Joko Widodo beserta kedua Gubernur di Tanah Papua, yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan Rakyat Papua untuk evaluasi total Otsus.

“Saya senantiasa mendesak Negara melalui Presiden Joko Widodo beserta kedua Gubernur di Tanah Papua, yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan agar bersama rakyat Papua melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dorongan saya ini di dasarkan fakta bahwa UU Otsus Papua telah sah berlaku sejak tanggal 21 November 2001,” terang Warinussy.

Kemudian diberlakukan juga di Provinsi Papua Barat berdasarkan UU No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

“Sesungguhnya jika disimak dari isi UU No.35 Tahun 2008 yang hanya terdiri dari 1 (satu) pasal saja adalah dimaksudkan agar Provinsi Papua Barat juga bisa menerima dana Otsus yang diatur di dalam amanat pasal 34 UU Otsus tersebut,” tandas Warinussy.

Menurutnya, sesuai amanat pasal 78 UU Otsus Papua bahwa evaluasi dilakukan tiap tahun, maka sudah saatnya kini, pelaksanaannya sepanjang 20 tahun (2001-2020) dievaluasi bersama oleh negara yang diwakili pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota dan rakyat Papua. Pun juga oleh pemerintah Provinsi Papua Barat bersama pemerintah kabupaten/kota di daerah ini.

“Evaluas penting untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci, yaitu pertama apakah mandat yang diberikan oleh pembuat undang undang (wet gever) di dalam ke 24 Bab dan 79 pasal dari UU Otsus tersebut? Kedua, bagaimana implementasinya dalam faktanya dan realitas selama 20 tahun UU ini berlaku ?, Ketiga atau terakhir, apa yang mesti dilakukan agar implementasi amanat dari tiap Bab dan pasal UU Otsus tersebut dapat dilaksanakan di masa mendatang? Sebagai contoh, mengenai amanat Bab X tentang Perekonomian yang diatur dalam pasal 38 sampai pasal 42 UU Otsus,” beber Warinussy.

Selanjutnya kata Warinussy, pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan mengenai definisi dari perekonomian di Tanah Papua serta usaha-usaha perekonomian di Tanah Papua. Faktanya selama 20 tahun, kenapa di Biak, Papua misalnya mama-mama Papua masih tetap jualan pinang hanya di depan toko Mito di Pasar lama Biak saja? Apakah mereka masih harus menunggu 10 atau 20 tahun lagi untuk dapat tempat jualan yang layak secara manusiawi dan sehat? Atau kenapa di Manokwari, Papua Barat mama-mama Papua kasih tetap jualan sayur, buah-buahan dan pinang atau sagu bakar hanya di depan ruko dan toko Agung Mulia dan Hotel Sanggeng saja? Kenapa pasar di bekas terminal taksi dan bus Sanggeng-Manokwari tidak bisa mereka gunakan.

“Kemana anggaran untuk pengelolaan pasar mama-mama Papua di Manokwari tersebut? Apa alasan pemerintah tidak bisa melokalisir mama-mama Papua penjual pinang, sirih, kapur, sayur-mayur dan buah-buahan di satu lokasi pasar yang secara ekonomi dan kesehatan memenuhi standar layak dan sehat? Supaya di Biak jangan lagi mama-maka Papua penjual pinang hanya berdagang di sepanjang samping Lapangan Olahraga Remaja, atau di depan pasar Inpres Biak atau di depan Toko Mito Biak saja,” tegas Warinussy.

“Di Manokwari tidak lagi mereka mama-mama Papua hanya membentangkan karpet di atas tanah dan berdagang di sepanjang jalan masuk di Pasar Tingkat Sanggeng hingga ke areal berkas terminal tadi bus Sanggeng, Manokwari,” imbuh Warinussy.

Ia katakan, hal ini jelas menunjukkan bahwa implementasi pasal 38 UU Otsus dalam faktanya tidak berjalan baik selama 20 tahun Otsus berlaku di Tanah Papua. Kita belum melihat kasus yang sama di wilayah Kabupaten lain seperti Sorong, Fakfak, Nabire, Wamena, Merauke dan Jayapura.

“Saya yakin kabupaten-kabupaten induk di Tanah Papua memiliki masalah yang kurang lebih sama. Apalagi daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah. Inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk mendesak negara dan pemerintah daerah di Tanah Papua agar segera menggelar evaluasi total atas pelaksanaan UU Otsus di Tanah Papua selama 20 tahun terakhir ini,” tutup Warinussy.

Reporter : Ones
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *