Dengan Dana Rp. 800 Juta, Kominfo Lumajang Sosialisasi Cukai Ilegal

LUMAJANG, Kamis (13/6/2019) suaraindonesia-news.com – Menyoroti soal problematika penggunaan dana Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2019 ini diharapkan bisa dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima secara maksimal dan transparansi.

Menurut Kabid Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Lumajang, W Indriasih kepada awak media ini mengatakan bahwa pada Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, DBHCHT sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pada tahun ini dijadwalkan sebanyak 4 kali, sebagaimana pelaksanaan di tahun 2018.

“Yang membedakan adalah penambahan target peserta sebanyak 250 orang setiap kali pelaksanaan, sehingga total 1000 orang. Hal ini jauh lebih banyak dibanding 2018 lalu, dimana peserta sosialisasi seluruhnya berjumlah 400 orang,” terangnya.

Disamping itu tahun 2019, Diskominfo juga memasukkan unsur Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada 21 Kecamatan sebagai peserta.

“Kalau pajak rokok kami tidak begitu paham, di tahun 2019 ini kami mendapatkan DBHCHT sebesar Rp. 860 juta, yang sebelumnya hanya Rp. 400 juta,” katanya.

Iin panggilan akrabnya, berharap tahun depan bisa ada penambahan dana yang lebih besar, agar pihak lebih maksimal lagi dalam memberikan sosialisasi cukai ilegal kepada masyarakat.

Anggaran yang dialokasikan pada Diskominfo tahun 2019 masih sebesar Rp. 860 juta untuk Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan.

“Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan memedomani Permenkeu No.222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana dalam Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa media komunikasi yang dapat digunakan berupa forum tatap muka, media elektronik, media cetak, media dalam jaringan, dan reklame,” ujarnya.

Kedepan memang harus ada pemahaman yang sama di semua OPD, dan stakeholder lainnya tentang penggunaan dana tersebut, sehingga alokasi penggunaan dana bisa tepat guna sesuai amanah PMK Nomor 222 Tahun 2017.

Menurut salah seorang pedagang rokok eceran, dirinya pernah diundang dalam acara sosialisasi cukai ilegal dari Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang beberapa waktu yang lalu.

“Kami senang kalau ada sosialisasi seperti ini, sebab kami pedagang rokok mengetahui mana rokok ilegal dan yang resmi dijual,” katanya.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati juga sempat menyampaikan kalau pemerintah telah melakukan kebijakan cukai dan pajak rokok, yang merupakan pungutan yang ditetapkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2007.

“Kegiatan ini dapat mempersempit peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang. Dan saya meminta para pedagang tidak boleh mengedarkan rokok ilegal yang biasanya polos tanpa cukai,” bebernya.

Kegiatan sosialisasi cukai, Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, menghadirkan narasumber dari perwakilan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C, Probolinggo, Bambang Sutejo.

Seharusnya masing-masing OPD yang telah menggunakan dana DBHCHT dan atau dana Pajak Rokok itu wajib ada publikasi melalui media massa.

Jadi berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran dan pemanfaatan dana pajak rokok dan DBHCHT dalam membangun kesehatan masyarakat ini menurut Iin harus dioptimalkan sesuai peruntukannya, terutama dalam implementasinya dan kemanfaatan di masyarakat.

Reporter : Fuad
Editor : Agira
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here