“Demokrasi Nominal”, Demi Kepentingan Pribadi Dan Kelompok

oleh -550 views
Achmad Fuad Afdlol Sekretaris Komunitas Pers Independen (KOMPI) Lumajang

Opini

Oleh : Achmad Fuad Afdlol
Sekretaris Komunitas Pers Independen (KOMPI) Lumajang

Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, para “penggiat demokrasi nominal” itu sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok maupun partai politik.

Sebab pada pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya, para kontestan mulai dari partai politik bahkan calon Legislatif daerah sampai pusat, calon Kepala Daerah, semuanya telah menciderai proses tersebut dengan Politik Uang (money politic), demi mendapatkan suara pemilih.

Mereka lebih “enjoy” dengan mempengaruhi orang lain, dalam hal ini masyarakat pemilih, dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih tersebut.

Politik uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi
perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.

Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan Kepala Desa hingga pemilihan umum seperti yang telah dilaksanakan tanggal 17 April lalu.

Strategi Money Politic ini ada berbagai macam tindakan, mulai dari sewaktu kampanye sampai dengan “serangan fajar” menjelang berangkat mencoblos.

Semisal sewaktu kampanye, sebuah partai politik ataupun seorang calon, akan memobilisasi massa dengan jumlah yang tidak sedikit. Partai politik biasanya melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Selain uang biasanya pihak penggalang massa juga menyiapkan armada, nasi bungkus dan air mineral, selain atribut yang digunakan untuk kampanye.

Atau bisa juga, partai politik memberikan sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam memobilisasi masa disinilah money politic ini bermain dengan cara pembelian pengaruh, dengan alat para tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagian masyarakat diberi uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar.

Bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2017 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara
langsung ataupun tidak langsung.

Sedangkan untuk strategi dengan serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk
politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik.

Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan yang kerap terjadi menjelang berangkat pada waktu pelaksanaan pemilihan umum.

Padahal masyarakat berharap, muncul pemimpin yang amanah, jujur, tegas dan bermartabat. Namun jika masyarakat sudah terbeli, maka sama saja antara kandidat dengan mereka sama-sama tidak amanah terhadap jabatan yang diembannya.

Sebagai contoh, pada pemilu kemarin, dengan imbalan Rp. 10ribu pun, bisa membuat masyarakat tergadai hati nuraninya. Jika dihitung, imbalan segitu sangatlah murah sekali, dari pada masuk ke WC di terminal bus antar kota sebesar Rp. 2.000 sekali masuk. Jika dihitung Rp. 10.000 : (360×5) = Rp. 5,6,-…… murah banget.

Tinggalkan Balasan