JAKARTA, Jumat (1/6/2018) suaraindonesia-news.com – Dulu Pancasila dibuat oleh founding father. Dimana founding father menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ikhlas dan tulus, tanpa mau mereka menerima imbalan, atau digaji dari negara.
Tapi jaman sekarang di masa pemerintahan Jokowi, Pancasila seperti sebagai Komoditas. Dimana setelah terbentuk Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) pengurusnya harus mendapat intensif dari Negara.
Dan tak tanggung-tanggung, intensif yang berupa gaji berdasarkan Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Peryataan tersebut dikatakan Adri Zulpianto, SH, Koordinator Alaska.
Lebih lanjut ia mengatakan dimana Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut diberikan gaji sebesar Rp. 112.548.000, sedangkan para wakil dewan Pengarah yang didalamnya terdapat Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.811.000.
Baca Juga: Kasi Pers Korem 084/BJ: Pancasila Adalah Jiwa Besar Para Founding Fathers
“Kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari Lembaga Center For Budget Analysis (CBA) dan Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik), menganggap Besarnya dan tingginya gaji mereka sangat tidak adil bagi kondisi negara saat ini,” kata Adri Zulpianto SH kepada media ini.
Dimana Negara masih mempunyai hutang yang menumpuk, dan tingginya atau naiknya harga sembako saat ini, dipengaruhi hal itu.
“Maka untuk itu, Alaska meminta kepada Megawati dan Mahfud MD yang sudah seharusnya mencontoh komunitas masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU atau Banser NU yang kerap menjaga Pancasila dengan biaya urunan mereka sendiri dan tidak pernah mendapatkan insentif apapun dari pemerintah,” paparnya lagi.
Selain itu, menurut Zulpianto, juga meminta kepada Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek dan Andreas Anangguru Yewangoe, ketika sudah menerima gaji atau rapelan gaji, sebaiknya dapat mengembalikan uang tersebut ke kas negara untuk mencicil hutang negara seperti apa yang dilakukan Malaysia.
“Karena sejatinya, Pancasila tidak sakti apabila negara masih berhutang dan masih menumpuk hutangnya. Dan dengan menumpuknya hutang negara kepada pihak asing, justru Pancasila menjadi tersandera oleh pihak asing,” bebernya.
Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Amin
Publiser : Imam
