Aktvis Anak Minta Satgas Saber Pungli Sosialisasikan Jenis Pungutan yang Tidak Boleh Dilakukan di Sekolah

Naumi Lania, Aktivis Anak

Reporter: T2g

JAKARTA, Sabtu (10/6/2017) suaraindonesia-news.com – Terkait ragam pungutan di sekolah yang bisa dilaporkan ke Satgas Saber Pungli, Aktvis Anak, Naumi Lania meminta agar dilakukan sosialisai.

“Baiknya dilakukan sosialisasi agar sekolah bisa mengetahui mana pungutan yang tidah boleh dilakukan dan mana yang boleh,” ujar Naumi Lania, Kordinator Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (Kornas TRC PA).

Namun pertanyaannya kata Naumi, apakah aturan tersebut berlaku juga untuk sekolah swasta dan sekolah iternasional. “Ini juga harus diperjelas jadi pihak sekolah bisa tau,” tegasnya.

Menurut wanita yang akrab disapa Bunda Naumi itu, berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktek pungli di Indonesia.

“Seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” kata Bunda Naumi. Sabtu (10/6).

Diketahui, Satgas Saber Pungli memiliki 4 fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi.

Satgas Saber Pungli juga diberi kewenangan untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres).

Namun demikian ia berharap, pemerintah juga harusnya memperhatikan tunjangan para guru terutama yang swasta.

“Dalam hal ini pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan guru terutama suwasta, beri tunjangan yang layak,” harapnya.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek Pungli yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada Satgas Saber Pungli. Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

Berikut Susunan Satgas Saber Pungli :

1). Pengendali/Penanggungjawab  : Menko Polhukam

2). Ketua Pelaksana : Irwasum Polri

3). Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemdagri

4). Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan

5). Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Ragam Pungutan Di Sekolah-Sekolah :

  1. Uang pendaftaran masuk
  2. Uang SSP / komite
  3. Uang OSIS
  4. Uang ekstrakulikuler
  5. Uang ujian
  6. Uang daftar ulang
  7. Uang study tour
  8. Uang les
  9. Buku ajar
  10. Uang paguyupan
  11. Uang wisuda
  12. Membawa kue/makanan syukuran
  13. Uang infak
  14. Uang foto copy
  15. Uang perpustakaan
  16. Uang bangunan
  17. Uang LKS dan buku paket
  18. Bantuan Insidental
  19. Uang foto
  20. Uang biaya perpisahan
  21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
  22. Uang seragam
  23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
  24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
  25. Uang bimbingan belajar
  26. Uang try out
  27. Iuran pramuka
  28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
  29. Uang kalender
  30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
  31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
  32. Uang PMI
  33. Uang dana kelas
  34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
  35. Uang UNAS
  36. Uang menulis ijazah
  37. Uang formulir
  38. Uang jasa kebersihan
  39. Uang dana social
  40. Uang jasa menyebrangkan siswa
  41. Uang map ijazah
  42. Uang STTB legalisir
  43. Uang ke UPTD
  44. Uang administrasi
  45. Uang panitia
  46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
  47. Uang listrik
  48. Uang computer
  49. Uang bapopsi
  50. Uang jaringan internet
  51. Uang Materai
  52. Uang kartu pelajar
  53. Uang Tes IQ
  54. Uang tes kesehatan
  55. Uang buku TaTib
  56. Uang MOS
  57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
  58. Uang Tahunan (kegunaan gak jelas). Dugaan, komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here