Akademisi UNAIR Berikan Masukan RAPBN-P 2016

REKTOR Universitas Airlangga Prof. Dr. Moh Nasih 9dua dari kiri) ketika membuka FGD dan memberikan masukan dalam diskusi tersebut di UNAIR, Kamis (18/2).

Reporter : Adhi

Surabaya, Suara Indonesia-News.Com – Dalam rangka mendengarkan aspirasi dan masukan tentang asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (RAPBNP), anggota Pusat Kajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Budget Office) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan focus group discussion (FGD). Kegiatan FGD ini dilakukan di Ruang Sidang Pleno, Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Kamis (18/2).

FGD bertema “Proyeksi dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN-P dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2016” diikuti oleh enam anggota DPD RI, empat staf ahli DPD RI, perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, dan akademisi yang diantaranya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Drs. H.A. Budiono, M.Ed, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah berencana menyusun APBN-P tahun 2016. Dari hasil FGD dengan para akademisi dan pemerintah daerah itu, DPD RI berencana untuk menyetorkan usulan itu kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Rektor UNAIR, Prof. Dr. Moh Nasih, SE., MT., Ak, ketika membuka FGD tersebut mengatakan bahwa salah satu yang perlu diperbaiki dari APBN 2016 adalah mekanisme transfer daerah. Ia mengatakan, sejak dipisahnya pengelolaan pendidikan tinggi dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) ke Kemenristek-Dikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) maka alokasi anggaran diprioritaskan untuk perbaikan sekolah di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Hal ini menyebabkan anggaran untuk Kemenristek-Dikti terbatas. Padahal, menurut Prof Nasih, perbaikan-perbaikan itu bisa menggunakan anggaran transfer pusat ke daerah.

Realistis

Prof. Dr. Djoko Mursinto, SE., M.Ec, Guru Besar FEB UNAIR mengusulkan mengoptimalkan implementasi alokasi dana desa. Ia mengatakan, apabila alokasi dana desa ditingkatkan berpeluang untuk mengentaskan kemiskinan di desa, asalkan anggaran tersebut dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat.

Implementasinya masih kurang. Alokasi dana desa digunakan untuk memberdayakan mereka yang belum bekerja. Mereka seharusnya diberdayakan agar daya beli mereka meningkat,” tutur Prof. Djoko Mursinto.

Selain masalah kemiskinan, Prof. Djoko menyayangkan bahwa ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari tingginya penyerapan anggaran. Seharusnya, menurut dia, ukuran keberhasilan program itu dilihat dari output program.

Kalau anggaran itu banyak terserap seharusnya output-nya memang nyata,” tutur staf pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNAIR.

Dr. Nurul Istifadah, SE., M.Si, yang juga akademisi FEB UNAIR, mengatakan bahwa APBN-P 2016 nantinya harus lebih bersifat realistis. Target lifting minyak pada APBN-P tahun 2015 sebanyak 825 ribu barel per hari tidak tercapai. Namun, pada tahun 2016, pemerintah malah menaikkan target menjadi 830 ribu barel per hari.

Kalau memang pemerintah maunya rigid, apabila lifting minyak tidak tercapai, maka pemerintah harus menaikkan sumber penerimaan yang lain, misalnya dari sektor pajak. Tapi, kalau pajak dinaikkan ini berakibat pada pertumbuhan ekonomi,” terang Nurul.

Selain masalah yang telah disebutkan di atas, beberapa pakar dari perguruan tinggi lainnya mengatakan bahwa dalam APBN-P 2016 nanti harus dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here