JAKARTA, Kamis (12/11) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen per 10 November 2026. Capaian tersebut melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai perkembangan penetapan LP2B dalam Lahan Baku Sawah (LBS), yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Nusron mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” ujar Nusron.
Dalam rapat tersebut, Nusron juga memaparkan perkembangan administrasi penetapan LP2B di daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sebanyak 47 kabupaten/kota telah melalui proses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal.
Adapun dua kabupaten/kota masih memproses berita acara kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya tengah menyelesaikan proses berita acara kesepakatan di daerah.
Meski capaian nasional telah melampaui target, ATR/BPN mencatat masih terdapat tiga provinsi yang persentase penetapan LP2B-nya berada di bawah ambang minimal 87 persen. Ketiga provinsi tersebut adalah Riau sebesar 76,24 persen, Papua 78,02 persen, dan Banten 84,73 persen.
Nusron menjelaskan, kondisi lahan di Provinsi Riau yang didominasi perkebunan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan capaian LP2B. Sementara di Banten, kontribusi Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang disebut telah mendekati 95 persen belum mampu mendorong capaian agregat provinsi mencapai target nasional.
Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memimpin rapat koordinasi, menyampaikan bahwa capaian akhir secara nasional disepakati berada pada angka 87,98 persen.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja capaian akhir LP2B di angka 87,98 persen. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” kata Zulkifli.
Sinkronisasi data LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tersebut diharapkan dapat mendukung keselarasan data serta memperkuat upaya perlindungan lahan sawah sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan nasional.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kegiatan itu, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.
