KOTA BOGOR, Kamis (12/11) suaraindonesia-news.com – Anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan perhitungan yang rasional, terukur, dan didukung data potensi penerimaan yang jelas.
Hal tersebut disampaikan Heri dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (12/11/2026), yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Dalam rapat tersebut, Heri menyoroti target PAD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp2,049 triliun. Ia mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan target tersebut karena terdapat selisih lebih dari Rp400 miliar jika dibandingkan dengan angka realisasi PAD 2026 yang menjadi bahan pembahasan.
Menurut Heri, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terperinci sumber peningkatan penerimaan tersebut, baik dari penambahan wajib pajak, perubahan objek pajak, pertumbuhan aktivitas usaha, maupun potensi sumber pendapatan baru.
“Saya ingin mengetahui dari mana angka kenaikan itu berasal. Apakah dari bertambahnya wajib pajak, perubahan objek pajak, pertumbuhan usaha, atau potensi penerimaan baru? Semuanya harus dapat dijelaskan dengan angka, bukan hanya berdasarkan optimisme,” ujar Heri dalam pembahasan RAPBD 2027.
Dalam pemaparannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menyampaikan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan pajak. Di antaranya pemutakhiran data sekitar 23 ribu objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan wajib pajak restoran baru, serta integrasi data pertanahan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menanggapi hal tersebut, Heri menilai Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi PAD, khususnya melalui pemutakhiran data tanah dan bangunan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, sinergi antara Pemkot Bogor dan BPN tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan tanah dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Atas dasar itu, Heri mengusulkan agar Pemkot Bogor mempertimbangkan dukungan anggaran melalui APBD kepada BPN setiap tahun, dengan memperhatikan kebutuhan, manfaat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya melihat banyak instansi vertikal yang selama ini mendapatkan bantuan dari APBD Kota Bogor. Mengapa kita tidak memberikan perhatian lebih kepada BPN, yang justru memiliki peran sangat penting bagi masyarakat sekaligus membantu pemerintah meningkatkan penerimaan daerah dari BPHTB dan PBB?” ungkapnya.
Ia menilai dukungan anggaran kepada instansi vertikal perlu mempertimbangkan manfaat langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan masyarakat Kota Bogor.
Salah satu bentuk dukungan yang dinilai relevan adalah kegiatan integrasi data pertanahan, pemutakhiran objek pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan.
Heri juga menyoroti proses integrasi Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang masih terus berjalan. Menurutnya, integrasi kedua data tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi objek pajak secara lebih akurat, termasuk potensi objek pajak yang belum tercatat secara optimal.
“Kalau BPN dapat kita dukung sesuai aturan, tentu harapannya pelayanan pertanahan semakin cepat, data semakin akurat, masyarakat mendapatkan kepastian hukum, dan potensi PAD Kota Bogor juga dapat meningkat,” lanjutnya.
Meski demikian, Heri mengingatkan bahwa setiap bentuk bantuan kepada instansi vertikal harus memiliki dasar hukum yang jelas. Penganggarannya juga perlu memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menghindari pembiayaan ganda dengan APBN.
Ia berharap TAPD dapat mengevaluasi kembali prioritas dukungan anggaran kepada instansi vertikal, termasuk mempertimbangkan kebutuhan BPN dalam memperkuat kerja sama pelayanan pertanahan dan optimalisasi penerimaan daerah.
Bagi Heri, peningkatan target PAD tidak cukup dilakukan dengan menaikkan angka dalam dokumen APBD. Pemerintah daerah harus memiliki strategi konkret, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta memastikan dukungan anggaran diarahkan pada sektor yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.
“Peningkatan PAD bukan sekadar menaikkan angka target dalam APBD. Pemerintah harus memperkuat sumber-sumber penerimaannya. Kalau kita ingin hasil yang lebih besar, tentu upaya, kerja sama, dan dukungan terhadap lembaga yang berperan dalam peningkatan PAD juga harus diperhatikan,” pungkas Heri Cahyono.
