JAKARTA, Minggu (20/04) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan proses sertifikasi dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa peran kementeriannya sangat vital dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait kemudahan berusaha.
Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi faktor utama yang memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Tanpa sistem pendaftaran tanah yang jelas dan cepat, potensi ekonomi di suatu daerah dinilai sulit berkembang secara optimal.
“Kementerian ATR/BPN berfungsi dalam mendukung kebijakan, termasuk dalam rangka menciptakan investasi yang kondusif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron Wahid mengungkapkan telah menginstruksikan seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersikap proaktif dalam mempercepat layanan pertanahan. Ia menekankan bahwa instansi tidak hanya menunggu permohonan, tetapi juga harus menyiapkan data lahan yang siap diakses oleh calon investor.
“Kami sudah meminta jajaran untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, sehingga ketika investor masuk, potensi lahan yang tersedia dapat langsung disajikan,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas birokrasi serta mempercepat proses investasi. Dengan adanya pemetaan lahan yang jelas, investor dapat mengetahui status hukum dan peruntukan lahan secara langsung, sehingga proses pembangunan dan penciptaan lapangan kerja dapat segera terealisasi.
Selain mendukung investasi, percepatan pendaftaran tanah juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini tidak hanya menyasar sektor korporasi, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui berbagai program strategis nasional.
Dengan mengedepankan transparansi dan efisiensi, ATR/BPN optimistis penataan ruang dan pertanahan yang baik akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.
