SUMENEP, Selasa (02/06/2026) suaraindonesia-news.com – Kabupaten Sumenep mencatatkan tingkat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 5,12 persen pada Mei 2026 atau tertinggi di Jawa Timur. Data tersebut dipaparkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, SST, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumenep, Selasa (2/6/2026).
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Sumenep sebesar 5,12 persen berada di atas rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur yang tercatat 3,49 persen dan nasional sebesar 3,08 persen.
Selain inflasi tahunan, BPS mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,16 persen dan inflasi tahun berjalan (year to date/y-to-d) sebesar 2,07 persen. Untuk kategori y-on-y dan y-to-d, Kabupaten Sumenep menempati posisi tertinggi di Jawa Timur.
Handoyo menjelaskan, tingginya inflasi di Sumenep dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama, terutama emas perhiasan dan beras.
“Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 1,45 persen. Sementara beras memberikan andil inflasi sebesar 0,36 persen,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah komoditas kebutuhan pokok lainnya juga turut mendorong inflasi bulanan, yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,08 persen.
“Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng juga menjadi komoditas yang memicu inflasi bulanan,” kata Handoyo.
Menurutnya, data inflasi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah pengendalian harga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Data ini menjadi penting sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ekonomi agar harga-harga bisa kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi tingginya angka inflasi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa data statistik yang disampaikan BPS menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi daerah.
Menurut Arif, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan inflasi, terutama terhadap komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
“Data inflasi ini menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan langkah-langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kondisi riil yang dihadapi masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat yang sama, BPS Kabupaten Sumenep juga memaparkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
Handoyo menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mendata berbagai aktivitas usaha di luar sektor pemerintahan dan rumah tangga, meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, hingga berbagai sektor jasa lainnya.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk menyediakan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
Unit pendataan dalam sensus tersebut mencakup seluruh establishment atau unit usaha, baik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Usaha Besar (UB).
Secara nasional, Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Di Kabupaten Sumenep, pendataan akan dilakukan di 27 kecamatan yang meliputi 334 desa dan kelurahan.
Arif Firmanto menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menilai ketersediaan data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penguatan sektor UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
BPS Kabupaten Sumenep berharap partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dalam memberikan data yang valid saat pelaksanaan sensus berlangsung. Data yang dihimpun nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Amin
Editor: Qonita
Publisher: Eka
