SUMENEP, Selasa (02/06) suaraindonesia-news.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, SST, memaparkan perkembangan inflasi nasional dan daerah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumenep, Selasa (2/6/2026).
Dalam paparannya, Handoyo menyampaikan bahwa Kabupaten Sumenep mencatat tingkat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 5,12 persen pada Mei 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, melampaui rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 3,49 persen dan inflasi nasional sebesar 3,08 persen.
Berdasarkan data BPS, inflasi di Kabupaten Sumenep tercatat dengan rincian inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 5,12 persen, inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,16 persen, serta inflasi tahun berjalan (year to date/y-to-d) sebesar 2,07 persen. Untuk kategori y-on-y dan y-to-d, Sumenep menempati peringkat pertama tertinggi di Jawa Timur.
Handoyo menjelaskan, terdapat dua komoditas utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap tingginya inflasi di Kabupaten Sumenep, yakni emas perhiasan dan beras.
“Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 1,45 persen. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga emas yang cukup signifikan di pasaran. Sementara beras memberikan andil inflasi sebesar 0,36 persen,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah komoditas kebutuhan dapur turut mendorong inflasi bulanan. Di antaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,08 persen.
“Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng juga menjadi komoditas yang memicu kenaikan inflasi bulanan,” terang Handoyo.
Menurutnya, data tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi agar stabilitas harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
“Data ini menjadi penting sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ekonomi agar harga-harga bisa kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, BPS Kabupaten Sumenep juga memaparkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
Handoyo menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mendata berbagai aktivitas usaha di luar sektor pemerintahan dan rumah tangga. Pendataan mencakup sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, hingga berbagai sektor jasa lainnya.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
Unit pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh establishment atau unit usaha, baik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Usaha Besar (UB) yang beroperasi di Indonesia.
Secara nasional, Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Khusus di Kabupaten Sumenep, pendataan akan dilaksanakan di 27 kecamatan yang meliputi 334 desa dan kelurahan.
BPS Kabupaten Sumenep mengharapkan partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat saat pelaksanaan sensus berlangsung. Partisipasi tersebut dinilai penting untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS juga menargetkan tersedianya gambaran terkini mengenai kondisi perekonomian daerah, termasuk perkembangan UMKM dan sektor usaha lainnya yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep.
Data yang dihimpun nantinya diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Amin
Editor: Qonita
Publisher: Eka
