BALIKPAPAN, Selasa (26/05) suaraindonesia-news.com – DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka studi banding terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa (26/05/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Balikpapan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri. Sementara rombongan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipimpin Ketua Komisi I, Bijak Hamdan.
Usai pertemuan, Yusri mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali strategi peningkatan PAD yang diterapkan Pemerintah Kota Balikpapan.
Menurut dia, capaian PAD Kota Balikpapan yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun menjadi perhatian DPRD PPU yang saat ini memiliki PAD di kisaran Rp250 miliar.
“Tadi saya menerima rombongan kunjungan Komisi I DPRD PPU yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Pak Bijak Hamdan. Dalam kunjungan ini, mereka ingin mengetahui secara mendalam tentang prospek dan potensi apa saja yang ada di Kota Balikpapan sehingga mampu menghasilkan PAD sebesar Rp1,3 triliun,” ujar Yusri.
Ia menambahkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Kita semua menyadari dampak dari efisiensi anggaran ini. Imbasnya, semua daerah harus berlomba-lomba mencari dan memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD mereka, termasuk Kota Balikpapan sendiri yang terus berbenah,” katanya.
Meski sektor pendapatan dan investasi merupakan bidang kerja Komisi II DPRD, Yusri mengaku tetap memberikan sejumlah pandangan strategis terkait kebijakan investasi dan regulasi yang diterapkan Pemerintah Kota Balikpapan.
Ia menjelaskan salah satu langkah yang dinilai penting adalah reformasi birokrasi dan kemudahan perizinan bagi investor, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena ini sebenarnya ranah Komisi II, saya memberikan masukan-masukan umum terkait kebijakan regulasi investasi di Balikpapan. Terutama bagaimana pemerintah kota memberikan kemudahan perizinan terhadap semua investor yang akan masuk. Namun, saya garis bawahi bahwa kemudahan ini mutlak tidak boleh menabrak aturan hukum atau regulasi yang berlaku di atasnya,” tegasnya.
Yusri juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten PPU dapat menciptakan iklim investasi yang ramah terhadap pelaku usaha serta menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat.
“Saya menyarankan kepada mereka bagaimana investasi itu dibuat sedemikian mudah tanpa menambah beban baru bagi investor. Biar bagaimanapun, kultur sosial masyarakat setempat pasti berpengaruh. Formula kebijakan ini yang coba mereka gali untuk kemudian disesuaikan dan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten PPU,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, disebutkan bahwa struktur PAD Kabupaten PPU saat ini masih didominasi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri pengolahan minyak.
Dengan total PAD sekitar Rp250 miliar, Kabupaten PPU dinilai perlu melakukan diversifikasi sektor pendapatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Yusri berharap hasil diskusi antardaerah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan PAD di Kabupaten PPU.
“Inti dari kunjungan ini adalah diskusi dan sharing informasi. Perbandingan angka PAD kita memang cukup jauh, sehingga wajar jika mereka ingin menggali potensi-potensi baru yang nantinya bisa dimodifikasi dan diterapkan di PPU. Semoga hasil diskusi hari ini bisa memberikan efek positif dan membawa kemajuan bagi PAD Kabupaten PPU,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung peran strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.
Reporter: Fauzi
Editor: Qonita
Publisher: Eka
