JAKARTA, Jumat (23/09/2022)
suaraindonesia-news.com – Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah untuk melakukan tindakan terhadap dealer kendaraan yang mempersulit masyarakat untuk membeli secara tunai dan menggiringnya melakukan pembelian secara kredit.

Hal itu disampaikan Haji Uma menyikapi banyaknya keluhan masyarakat di Aceh yang disampaikan kepada dirinya terkait permasalahan tersebut.

“Banyak keluhan masyarakat yang saya terima terkait masalah ini, termasuk yang menimpa warga Lhokseumawe dalam dua hari terakhir. Ini merupakan bentuk monopoli dan pemerasan terhadap masyarakat,” ujar Haji Uma, Jumat (23/09).

Menurutnya, sudah bukan rahasia umum lagi jika selama ini dealer di Aceh sering mempersulit pembelian kendaraan secara tunai dengan berbagai bentuk ancaman dan memaksa masyarakat membeli secara kredit.

“Karena dealer diuntungkan oleh komisi dari leasing. Namun disisi lain, masyarakat yang ingin membeli secara tunai sangat dirugikan,” terangnya.

Menurut Haji Uma, praktik yang dilakukan dealer tersebut serah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, kata dia, pemerintah daerah harus melakukan tindakan kongkret untuk mencegah masalah tersebut agar tidak lagi terus berulang dan merugikan masyarakat.

“Praktik oleh dealer tersebut adalah pelanggaran atas UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah daerah mesti lakukan tindakan tegas agar praktik ini tidak terus berlanjut dan merugikan masyarakat, termasuk mencabut izin usaha dealer yang melanggar,” tegas Haji Uma.

Haji Uma menambahkan, pihak dealer harus mendapat izin pemerintah daerah sebelum membangun ruang pamer dan bengkel.

Disamping itu, harus menandatangani surat jaminan sebelum beroperasi sebagai dealer, salah satunya surat jaminan atas perlindungan konsumen untuk melindungi hak pembeli jika timbul kerugian karena transaksi pembelian kendaraan.

Haji Uma juga meminta masyarakat alias konsumen untuk mendokumentasikan jika pihak dealer atau oknum sales kendaraan melakukan praktik mempersulit pembelian tunai dan memaksa masyarakat untuk membeli secara kredit.