SAMARINDA, Senin (27/7) suaraindonesia-news.com – Memperingati genap 30 tahun peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur menggelar acara refleksi dan doa bersama di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Kota Samarinda, pada Minggu (26/7/2026) malam.
Acara yang berlangsung khidmat tersebut juga dihadiri oleh Budiono, Wakil Ketua Bidang Reformasi dan Birokrasi DPD PDI Perjuangan Kaltim, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan.
Dalam peringatan Kudatuli tersebut, Budiono mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk memetik pelajaran berharga dari sejarah kelam runtuhnya demokrasi di masa Orde Baru.
Tepat pada 27 Juli 1996, Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang saat itu sah di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, diserang dan diambil alih secara paksa oleh kelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung PDI kongres Medan pimpinan Soerjadi. Namun, sejarah mencatat bahwa mayoritas massa penyerang adalah orang-orang berambut cepak yang diduga kuat digerakkan oleh elite penguasa Orde Baru untuk menggemboskan kekuatan Megawati.
“Suasana saat itu sangat mencekam. Terjadi pembakaran kantor, penjarahan, hingga menelan korban jiwa. Tercatat ada 5 korban meninggal dunia, 195 orang luka-luka, dan hingga hari ini masih ada 35 orang yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan keberadaannya,” ungkap Budiono mengingat kembali kekejaman peristiwa tersebut dihadapan awak media, Senin, (27/7).
Budiono mengungkapkan bahwa tragedi Kudatuli merupakan pemantik utama gerakan perubahan di Indonesia. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa justru melahirkan solidaritas besar antara elemen masyarakat, termasuk bergabungnya kekuatan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan PDI, yang dua tahun kemudian berhasil menggulirkan reformasi nasional pada tahun 1998.
“Peristiwa itu harus kita jadikan pelajaran. Ketika Orde Baru memaksakan diri menguasai demokrasi, perlawanan rakyat tidak terbendung hingga berujung pada jatuhnya Presiden Soeharto yang memang sudah tidak dikehendaki lagi oleh rakyat,” paparnya.
Lebih lanjut, Budiono megatakan bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk penghormatan tertinggi kepada para pejuang demokrasi, khususnya para kader dan simpatisan partai yang telah gugur atau dihilangkan paksa.
“Hal terdalam yang kita petik dari peringatan Kudatuli ini adalah pengorbanan para pejuang yang sampai hari ini nasibnya belum diketemukan. Peringatan ini memberikan kita pelajaran mahal tentang bagaimana menegakkan demokrasi sejati yang sempat dipecah belah menjadi dua kubu saat itu. Tugas kita hari ini adalah menjaga api demokrasi tersebut agar tidak kembali padam,” pungkas Budiono.
