KOTA MALANG, Kamis (14/3/2019) suaraindonesia-news.com – Perjuangan guru PAUD se-Indonesia terus berjalan, saat ini di gedung Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung sidang ke 5 judicial review UU Guru dan Dosen dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan ahli presiden. Sidang ke 5 dengan nomer perkara 2/PUU/XVII/2019 sudah dimulai pukul 11:00 WIB hari ini.
“Kalau besok itu tinggal saksi ahli dari DPR yang belum, ya mudah-mudahan sih kalau sudah mendengar ini berakhir pada kesimpulan dikabulkan oleh MK,” kata kuasa hukum Himpaudi, Prof. Yusril Ihza Mahendra kepada suaraindonesia-news.com sebelum meninggalkan Seminar Nasional Himpaudi di Malang, Rabu (13/3/2019).
Yusril juga menceritakan selama memperjuangkan nasib 430 ribu guru PAUD se-Indonesia, Pemerintah memberikan sinyal positif terhadap judicial review ini.
Baca juga – Walikota Malang : Tak Boleh Ada Perbedaan Guru
“Agaknya positif bahwa ini ada diskriminasi, perlakuan tidak adil, ini menghilangkan kepastian hukum, dan itu kan ketidakadilan. Dari segi itu sih kelihatannya pemerintah sependapat ya, hanya mungkin itu nanti beban bagi pemerintah, karena menyangkut administrasi, pengangkatan, dan juga alokasi biaya untuk membayar gaji dan biaya kepada guru PAUD non-formal, hanya itu saja masalahnya,” terang Yusril.
Sementara itu, Ketua Umum Himpaudi Prof. Netti Herawati meminta kepada 6.003 guru PAUD se-Jatim yang hadir pada seminar nasional di gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang untuk berdoa supaya perjuangan ini mendapatkan hasil yang diinginkan.
“Kita punya Allah SWT, apapun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kun-fayakun. Saya mengajak kepada seluruh guru PAUD yang hadir saat ini bersama saya untuk bermunajat meminta kepada Allah SWT saat sidang kelima digelar besok, supaya dikabulkan apa yang kita perjuangkan selama ini,” pinta Netti saat memberikan sambutan pada seminar tersebut.
Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Agira
Publisher : Imam
