JAKARTA, Jumat (27/02) suaraindonesia-news.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) memiliki peran penting sebagai penjaga integritas sistem penilaian tanah nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam webinar nasional yang diselenggarakan organisasi profesi tersebut.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, serta akademisi dari UNS. Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah.
Menurut Ossy, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia penilai pertanahan. Ia berharap forum itu menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.
Dalam paparannya, ia juga menyoroti kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian, strategi penyelesaian, serta langkah menghindari risiko kerja yang mungkin dihadapi profesi penilai. Ia mengingatkan anggota MAPPI untuk terus memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis kuat dan dapat diterima para pemangku kepentingan.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” kata Ossy.
Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI Wahyu Mahendra menyambut baik kegiatan tersebut dan menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak. Ia menyebut webinar itu menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam penguatan kapasitas penilai karena perlindungan profesi tidak hanya penting bagi penilai, tetapi juga bagi kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari OJK, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun kalangan akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” ujarnya.
