Upayakan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Abdya

Kajari Abdya Abdur Kadir, SH, MH didampingi kasi Datun Handri, SH bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Cabang Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan BPJS Aceh Barat Daya.

ABDYA, Jumat (5/7/2019) suaraindonesia-news.com – Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Cabang Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat melalui kantor BPJS Aceh Barat Daya, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya, terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usah diwilayah setempat.

Koordinasi kepatuhan tersebut di laksanakan di Aula Kejari Jalan Komplek Perkantoran, Desa Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, Abdya. Jumat (5/7/2019).

Kepala Cabang BPJS Meulaboh, Mahmul Ahyar mengatakan,koordinasi ini, merupakan kegiatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk wilayah kabupaten Abdya.

“Forum ini merupakan koordinasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya dalam BPJS kesehatan nasional,” kata Ahyar kepada awak media.

Lanjutnya, BPJS kesehatan dengan Kajari Abdya sudah mempunyai MOU terkait pendampingan hukum dan bantuan hukum khususnnya terhadap kepatuhan Badan usaha untuk mengikuti program JKN.

Kata dia, Program JKN, salah satu program sistem jaminan nasional yang merupakan kewajiban untuk di ikuti sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

“Ini merupakan bentuk sinergi BPJS kesehatan dengan pemangku kepentingan agar program ini berjalan maksimal khususnya dari sisi kepatuhan pemberian data pekerja maupun pembayaran yuran oleh badan usaha  yang ada,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku sejauh ini terus mendatangi BU untuk memberikan informasi akan pentingnya program ini.dan pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif, jika BU masih juga tidak patuh tentu pihaknya akan melakukan upaya hukum.

“Untuk saat ini badan usaha yang sudah terdaftar sekitar 40 han, dan kita akan terus monitor yang belum mendaftarkan. Kita berharap dukungan semua pihak karena program ini lintas sektor tidak bisa BPJS sendiri yang berjalan,” harapnya.

Sementara itu, Kajari Abdya Abdur Kadir, SH, MH yang didampingi Kasi Datun Handri,SH mengaku fungsinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan badan usaha(BU) agar maksimal,sehingga BPJS dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Badan usaha di wilayah tentu mempunyai kendala dan hambatan masing-masing dan kita mencoba mengsingkronisasikan dengan pihak terkait,” ungkap Kajari.

Seorang kontraktor, kata Kajari, jika tidak memenuhi syarat tidak bisa mendaftakan perusahaan dan pekerjanya kepada BPJS dan inilah yang kita coba selesaikan.

lanjutnya, apakah semua kontraktor di Abdya sudah memenuhi persyaratan itu. jika tidak, kita akan coba carikan jalan keluar sehingga badan usaha (BU) tersebut bisa berjalan.

Selebih dari itu, dikatakannya, upaya terahirnya yang dilakukan yakni pembubaran perusahaan  hingga penindakan pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan BPJS.

“Kita memberikan akses dan kemudahan juga kita bisa memanggil pihak-pihak terkait apa kendalanya dan inilah yang kita singkronisasikan,” tutur kajari Abdya Abdur Kadir.

Reporter : Nazli
Editor : Amin
Publisher : Dewi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here