BLORA, Sabtu (26/01/2019) suaraindonesia-news.com – Upaya Badan Usaha milik Desa Bersama Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak KPH Perhutani Cepu masih Alot. Hal tersebut disampaikan Administratur Utama KPH Perhutani Cepu Ir. Dadhut Sujanto ketika dikonfirmasi media diruang kerjanya, Jumat (25/01).
Penyebab alotnya PKS tersebut, kata Dadhut Sujanto, karena berawal dari ide Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) untuk membuat kolam renang, bangunan dan yang lainya.
“Kami dari pihak perhutani mempersiapkan lahannya, kronogi awal begitu,” terang Dadhut Sujanto.
Menurutnya, pihaknya memisahkan institusi terkait, seperti institusi yang sudah memberikan glontoran anggaran. Diantaranya yaitu, bantuan kemendes, CSR Pertamina Asset 4 Fiel Cepu untuk Pariwisata Kedungpupur.
“Sebab investasi itu masuknya untuk Bumdesma dan bukan untuk Perhutani,” ujar Dandhut.
Saat ditanya wartawan Media ini terkait bagaimana Bumdesma untuk mendapatkan PKS dengan pihak Perhutani KPH Cepu, menurutnya, harus menunggu, karena pihak Perhutani disini juga masih Menghitung- hitung Keuntungan.
“Ini bisnis, kami dapat berapa shering nya kan masih alot,” ucap Dadhut Sujanto.
Sementara itu Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Blora Slamet Pamuji menyampaikan kepada wartawan suaraindonesia-news.com, bahwa pihaknya saat ini menerima tamu dari Pertamina yang tujuannya adalah menyerahkan hibah.
“Tadi dari pertamina mau menyerahkan hasil pekerjaannya ke Pemkab, tapi saya minta waktu untuk mengkordinasikan degan pihak-pihak lain yg terlibat dalam pengelolaan wisata migas Kedungpupur sedangkan penerima Manfaat Hibah adalah Bumdesma,” Katanya.
Pihaknya minggu minggu ini akan segera menemui satu persatu penerima manfaat atau yang terlibat langsung dalam pengelola wisata Migas Kedungpupur agar cepat terselesaikan persoalan.
“Datangnya CSR dari pertamina dan bantuan Kemendes, itu upaya Pemkab Bukan Perhutani,” tandasnya.
Bersamaan hal tersebut, Sabtu (26/1), Tarmadi Ketua Bumdesma mengatakan bahwa dirinya merasa sulit dan alot sekali untuk mendapatkan PKS dari Pihak Perhutani, karena ia belum bisa melengkapi persyaratan adminitrasi yang diinginkan oleh pihak perhutani yaitu legalitas Penerimaan Hibah yang merupakan asset adminitrasi menuju PKS.
“Namun, sayangnya sudah dikelola oleh pihak LMDH,” kata Tarmadi.
Tarmadi yang juga sebagai anggota di LMDH ini berharap semoga pihak Perhutani mempermudah PKS ini, agar upaya yang tempuh tidak memakan biaya dan waktu cukup lama.
Reporter : Lukman
Editor : Amin
Publisher : Imam
