Reporter: Ipul
Ternate Malut, Selasa (31/1/2017) suaraindonesia-news.com – Gelombang penolakan pasca dilantiknya Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 12 Kota Ternate oleh Walikota Ternate, Burhan Abdurahman dua pekan lalu terus mengalir. Belasan Mahasiswa Peduli Pendidikan (MPP) Kecamatan Moti, Senin (30/01), melakukan orasi di depan Kantor Walikota Ternate dengan tuntutan agar Pemkot membatalkan pengangkatan M. Nur T. Puha sebagai Kepsek SMP N 12 yang berada di Kecamatan Moti.
Massa dari MPP Moti menilai pengangkatan Kepsek tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan sekolah seperti tenaga pengajar dan berbagai fasilitas sekolah lainnya.
“Kami mendesak DPRD Kota Ternate agar memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate untuk memintai alasan pengangkatan M. Nur T. Puha sebagai Kepsek yang dianggap syarat kepentingan politik tanpa evaluasi kinerja,” ungkap Fafa Ali Yusuf salah satu orator dari MPP Moti.
Dalam pernyataan sikapnya, pihak MPP juga mendesak pihak DPRD agar secepatnya mencari solusi dalam penanganan kekurangan guru di SMP N 12 seperti guru Tikom, Fisika, Seni Budaya dan Sosiologi Pendidikan.
“Kami desak DPRD agar meminta data guru sesuai kepangkatan,” Jelas Fafa.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad saat di konfirmasi suara indonesia-news secara terpisah mengatakan, pengangkatan M. Nur T. Puha sebagai Kepsek SMP N 12 sudah sesuai pengkajian yang dilakukan.
“Saya bertanggung jawab terhadap SK yang bersangkutan yang telah ditandatangani Pak Walikota. Kita ajukan ke Pak Wali tidak asal-asalan, dan itu melalui mekanisme kajian yang telah dilakukan,” jelasnya.
Menurut Ibrahim, yang bersangkutan telah dibina dan sekarang kasih kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepsek. Kalau orang yang menjadi Kepsek bukan orang Moti, nanti lebih banyak bolak balik Ternate dari pada di Moti.
“Yang jelas untuk promosi Kepsek kita telah melakukan proses kajian yang mendalam dan telaah, dan tolong ini jangan dikaitkan dengan tim sukses karena untuk pendidikan saya tidak mau ada aroma itu, boleh lah di Dinas lain, tapi kalau untuk pendidikan kita hanya melihat kualitas, intelektual dan perilaku,” ungkapnya.
Ditegaskan Ibrahim, pihaknya akan melakukan kajian secara komprehensif karena yang malas di sekolah tersebut justru guru, bukan Kepseknya.
“Saya dalam pekan ini akan turun ke Moti untuk mengecek secara langsung yang terjadi di SMP N 12. Tapi kalau masalah SK Kepsek, Itu final dan tolong masyarakat jangan menilai berdasarkan ukuran yang dimiliki oleh mereka,” tandasnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Ternate Junus Yau. Menurut Junus, apa yang menjadi tuntutan itu masih menjadi pertimbangan namun tidak bisa di ikuti.
Menurut Junus, untuk penentuan Kepsek berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melalui penggodokan yang dilakukan, sehingga siapapun yang direkomendasikan oleh Dikbud yang menduduki jabatan Kepala Sekolah sudah memenuhi syarat.
