ACEH BARAT DAYA, Jumat (20/06) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) resmi melantik tiga Keuchik (Kepala Desa) hasil Pemilihan Keuchik Secara Langsung (Pilchiksung) Tahun 2025 untuk masa jabatan 2025–2031. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Bupati Abdya, Jumat (20/06).
Tiga Keuchik yang dilantik yakni dari Gampong Keude Paya (Kecamatan Blangpidie), Gampong Rumah Panjang, dan Gampong Rubek Meupayong (keduanya dari Kecamatan Susoh). Pelantikan ini disaksikan oleh sejumlah unsur Forkopimda dan pejabat daerah, di antaranya Wakil Ketua I DPRK Mustiari, perwakilan Polres dan Kodim 0110, serta Kepala SKPK terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Abdya, Safaruddin, mengucapkan selamat kepada para Keuchik terpilih dan menegaskan bahwa jabatan kepala desa adalah amanah dari masyarakat.
“Jabatan ini bukan milik keluarga atau kelompok tertentu. Setelah dilantik, saudara adalah milik seluruh masyarakat. Bekerjalah dengan ikhlas dan profesional,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar pemilihan aparatur gampong tidak didasarkan pada kedekatan personal, tetapi pada kompetensi dan integritas.
“Saya minta jangan jadikan keluarga atau tim sukses sebagai perangkat desa jika tidak memiliki kapasitas. Pilih orang yang benar-benar bisa membantu membawa perubahan di gampong,” tegasnya.
Terkait tata kelola pemerintahan desa, Safaruddin mengimbau para Keuchik untuk bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan jabatan.
“Jangan sampai ada pelanggaran. Jika terbukti, saudara akan berhadapan dengan hukum,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para Penjabat (PJ) Keuchik sebelumnya atas pengabdian mereka.
“Setiap kepemimpinan pasti punya cerita. Baik atau buruk, itu akan jadi kenangan di masyarakat. Semoga sukses di tempat lain,” katanya.
Safaruddin menegaskan pentingnya koordinasi berjenjang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Meski memiliki kedekatan emosional dengan pimpinan di kabupaten, segala hal harus dikomunikasikan melalui camat. Jangan langsung loncat. Ini soal etika dan regulasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Safaruddin juga menyoroti maraknya studi banding oleh aparatur desa yang dinilai tidak efektif.
“Selama masa kepemimpinan kami, tidak ada lagi studi banding atau penguatan kapasitas ke luar provinsi. Itu tidak kami izinkan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan masih banyak persoalan dalam pengelolaan dana desa.
“Uang yang selama ini digunakan untuk studi banding akan lebih baik dialokasikan untuk program konkret seperti koperasi ‘Merah Putih’ guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
