Tahun 2015, Jamkesda Sumenep Dianggarkan 34 Milyar

oleh -68 views
Penyerahan SK perawat ponkesdes secara simbolis di dampingi kepala dinkes Sumenep

Sumenep, Suara Indonesia-News.Com – Dinas kesehatan (Dinkes) Sumenep, Madura, Jawa Timur adakan sosialisasi terkait jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA), Jum’at (12/6/2015).

Acara yang diadakan di gedung GNI tersebut di hadiri langsung Bupati Sumenep Dr. KH. Abuya Busro Karim, M. Si beserta kepala desa se kabupaten sumenep.

Dalam sosialisasi tersebut, Bupati Sumenep mengungkapkan, Sektor kesehatan merupakan sektor prioritas pembangunan yang di lakukan sumenep saat ini, sebab menurut bupati, kita tidak mungkin bisa membagun jika masyarakat tidak sehat.

Ia menambahkan, dengan demikian masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, sebagaimana amanat UUD Dasar 1945.

dr. Fatoni, M. Si, Kepala Dinas Kesehatan Sumenep
dr. Fatoni, M. Si, Kepala Dinas Kesehatan Sumenep

“Kabupaten sumenep terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan,salah satunya Program Jamkesda, yang kita berinama Sumenep berobat geratis,” Kata Abuya Busyro Karim.

Dijelaskan, setiap tahun kita terus meningkatkan anggaranya. Pada tahun 2013 sebesar 21 Milyar, tahun 2014 sebesar 32 Milyar dan tahun 2015 ini sebesar 34 Milyar.

Tidak hanya itu, Di tambah lagi anggaran khusus untuk penyediaan obat obatan sebesar 17 Milyar.

“Sampai saat ini peserta jaminan kesehatan nasional yang masuk katagori penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, kuota kabupaten sumenep hanya 510.439 orang, sementara yang masuk kuota memiliki kartu JAMKESDA hanya 5.107 orang masih ada 490 ribu 735 orang penduduk sumenep yang belum tercover di program BPJS atau jugak kuota JAMKESDA akan tetapi mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan geratis dengan dengan menggunakan Surat pernyataan Miskin dari kepala desa setempat,” Beber Bupati.

Sementara kepala dinas kesehatan sumenep dr.Fatoni, M. Si, Digelarnya sosialisasi JAMKESDA kepada kepala desa se’kabupaten sumenep dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya agar nantinya bila sakit tidak perlu cemas lagi terkait dengan masalah biaya.

“Kita sudah meng geratiskan semuanya dan di tanggung oleh pemkab sumenep cukup dengan menbawa Surat pernyataan miskin dari kepala desa setempat baik di tingkat pelayanan puskesmas maupun di Rumah sakit,” Jelas Fatoni.(fjr/lig).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *