Tagihan PJU Membengkak Pemerintah Di Minta Segera Gagas PLTS
Sumenep, suaraindonesia-news.com – Tingginya angka pembayaran pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) yang harus ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, menjadi perhatian serius dari komisi B DPRD Sumenep, pasalnya pemerintah daerah harus nombokin pembayaran JPU pada PLN sebesar Rp. 2,2 Miliar setiap tahun
Bambang Prayogi, ketua komis B DPRD Sumenep, meminta pemerintah segera menggunakan PLTS dalam memberikan penerangan jalan, karena jika pemerintah terus memakai tenaga listrik dari PLN untuk penerangan jalan, maka anggaran pemerintah akan terus membengkak, padahal masih banyak yang perlu mendapat anggaran dari pemerintah.
Menurut Bambang, Dengan menggunakan PLTS, pemerintah akan menghemat anggaran sebesar Rp. 2,2 miliyar tiap tahun, sementara di daerah lain untuk penerangan jalan umum sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya.
“Kalau semua PJU sudah menggunakan PLTS, pemerintah bisa menghemat dan meminimalisir penggunaan APBD, dari pada membayar listrik sebesar 2,2 miliyar, kan lebih baik di gunakan pada kegiatan yang lain,” katanya saat di temui di kantornya jum’at (10/05).
Apa yang di lontarkan Bambang, berdasarkan hasil study banding ke NTB Mataram beberapa waktu lalu. Di NTB pemerintah sudah bisa menghemat anggaran untuk penerangan sebesar 20 miliar, alangkah baiknya jika penghematan di NTB di terapkan di Sumenep.
“Kalau itu betul-betul bisa dilaksanakan alangkah besarnya penghematan penggunaan dana APBD itu, dari pada dibayarkan untuk listrik kan mendingan buat pemberdayaan masyarakat, pasti lebih efisien,” tambah Bambang.
Saat ini penggunaan PLTS di daerah Sumenep, hanya di pergunakan di daerah yang belum teraliri listrik dari PLN, sehingga masih belum bisa diketahui tingkat penghematannya. Oleh sebab itu perlu ada pembuktian agar hasil dari penggunaan PLTS bisa di ketahui secara maksimal.
Reporter : Udiens/zai