ACEH, Jumat (06/12) suaraindonesia-news.com – GRAM mencatat dalam beberapa tahun terakhir, para imigran Rohingya kerap mendarat di wilayah pesisir pantai Timur Provinsi Aceh, bahkan dalam bulan November 2024 ini sebanyak 150 imigran Rohingya mendarat di Kuala Krung Thoe Kecamatan Madat, sebanyak 6 orang wanita dan anak meninggal dunia, selanjutnya tak lama kemudian 116 Imigran Rohingya terdampar di Kecamatan Biram Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.
Azhar, Ketua Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) menilai, mudahnya masuk para imigran yang berulang kali mendarat ke Aceh Timur menunjukkan kinerja TNI/Polri yang bertugas menjaga wilayah perairan di kawasan selat malaka sangat lemah.
“Ini harus menjadi atensi Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat pertahanan dan penjagaan di wilayah perairan, khusus nya perairan laut selat malaka yang sangat rentan,” Ujar Azhar.
Menurut Azhar, secara kemanusiaan kita sangat welcome terhadap imigran Rohingya apalagi sesama muslim. Namun belakangan ini kita menengarai, imigran Rohingya tidak murni lagi sebagai pencari suaka politik, akan tetapi sudah di manfaatkan oleh jaringan mafia perdagangan manusia untuk kepentingan bisnis atas penderitaan warga Rohingya.
“Kita menduga Imigran Rohingya sudah ditunggangi oleh mafia TPPO, untuk kepentingan bisnis mereka,” tuding Azhar.
Kapolres Aceh Timur AKBP Nova Suryandaru saat diminta tanggapan media ini kamis (5/12) terkait adanya sorotan terhadap penilaian lemahnya pengawasan dan penjagaan parairan laut Aceh Timur, mengaku pihaknya memiliki keterbatasan.
“Untuk kapal patroli kami jarak jangkau terbatas,” kata Kapolres.
Selanjutnya Kapolres menjelaskan, pihaknya telah memberdayakan panglima laot dan masyarakat pesisir untuk penguatan pengawasan laut
“Iya bang. Kita sudah berdayakan panglima laot dan masyarakat pesisir. Namun modus mereka mendarat subuh jadi tidak termonitor,” jelasnya.
Selanjutnya media ini mencoba meminta tanggapan Dandim 0104/Atim Letkol Inf Tri Purwanto melalui konfirmasi tertulis media center Kodim 0104/Atim Kamis (5/12). Namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
