LEBAK, Senin (18 September 2017) suaraindonesia-news.com – Secara geografis Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memiliki wilayah administrasi mencakup tiga wilayah. Wilayahnya meliputi, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Kampung adat Ciptagelar dipimpin Sepuh Girang Abah Ugi Sugriwa Raka Siwi. Abah Ugi memegang tampuk kepemimpinan kasepuhan setelah ayahandanya, Encup Sucipta atau yang dikenal dengan Abah Anom meninggal dunia. Dia memimpin saat masih berusia 23 tahun.
Menurut Ade Sumardi Wakil Bupati Lebak, masyarakat Kasepuhan Banten Kidul berada di daerahan agraris. Sebagian besar masyarakatnya, berprofesi bertani. Kendati ada sebagian kecil berprofesi selain petani, seperti berdagang, buruh dan pegawai. Tapi warga yang berada dikawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sama sekali tidak meninggalkan lahan pertanian.
Baca Juga: Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Begini Kata Ketua MPR RI
“Sebagai wujud rasa syukur atas limpahan panen tahun ini, masyakat ciptagelar menggelar upacara seren taun yang berarti upacara penyerahan sedekah hasil panen padi selama setahun sebagai ungkapan syukur, sekaligus upaya memohon berkah kepada Tuhan YME agar hasil panen tahun depan lebih melimpah,” Kata Ade Sumardi.
Lanjut wabub, Kasepuhan adat Ciptagelar merupakan kampung adat yang berada dikesatuan adat Banten Kidul. Kasepuhan Adat Ciptagelar masih memegang kuat adat dan tradisi yang diturunkan diperkirakan sejak 649 tahun lalu.
Pada tahun ini, seren tahun diperingati taggal 15- 17 September, puncak kegiatan Seren taun Kasepuhan Ciptagelar yang ke-649 tahun ini ada yang spesial, karena selain dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah (Wabup Lebak Banten dan Wabup Sukabumi Jawa Barat), tradisi serentaun tahun ini dihadiri oleh Raja/Sultan dari seluruh Nusantara.
Sedikitnya ada 12 raja/sultan yang turut menghadiri, mulai dari Raja Demak, Raja Tapanuli, Sultan NTT, NTB dan lain2. Selain itu hadir juga dari pihak Perwakilan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Dalam kesempatan itu, secara khusus Wabup Lebak H. Ade Sumardi meminta agar pihak TNGHS agar mengijinkan dibangunnya jalan yang layak oleh kedua Pemkab, karena satu-satunya akses untuk menuju wilayah Masyarakat harus melewati lahan yang dikuasai TNGHS. (A.Kohar/Jafar)
