SDM Menjadi Masalah Utama LKMS

oleh -22 views
Gus Wadud saat memandu webinar.

LUMAJANG, Rabu (5/8/2020) suaraindonesia-news.com – Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, ada pada Sumber Daya Manusia (SDM)nya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Lumajang, DR Abdul Wadud Nafis MEI (Gus Wadud), saat acara webinar DPW IAEI Jawa Timur bersama 44 Komisariat IAEI se-Jawa Timur, yang bekerjasama dengan PD MES Kabupaten Lumajang dan UKPK IAIN Jember, kemarin sore.

Pada seri ketiga, Dialog IAEI Jawa Timur dan MES Lumajang 2020 inilah, Gus Wadud, menyatakan jika persoalan SDM yang dimiliki oleh LKMS di Indonesia saat ini, bisa dibilang masih kurang cukup professional di bidangnya dibanding lembaga keuangan lain seperti perbankan.

“Maksud pernyataan saya ini adalah rata-rata pegawai LKMS saat ini tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan LKMS, sehingga apa yang terjadi di lapangan yaitu sistem pengelolaan dan proses tidak sesuai dengan tujuan utama dibentuk dan dibangunnya LKMS itu sendiri,” ungkap Dosen FEBI & Pascasarjana IAIN Jember, kepada media ini.

Sedangkan menurut Ketua Komisariat IAEI Universitas Airlangga Surabaya, DR Sri Herianingrum MSi, bahwa dasar tujuan dibentuknya LKMS di Indonesia, yaitu selain sebagai lembaga keuangan dan pemberdaya masyarakat sekitar, tapi juga sebagai lembaga dakwah. Sehingga setidaknya yang bekerja di LKMS memiliki latar belakang keuangan atau ekonomi dan ilmu agama.

“Tapi realitanya di Indonesia tidak seperti itu, LKMS hanya dijadikan lembaga keuangan semata, padahal proses pemasaran itu sangatlah penting,” papar Koordinator Program Studi S2 Magister Ekonomi Islam FEB Universitas Airlangga Surabaya ini.

Sementara itu, dikatakan Ketua Bidang SDM DPW IAEI Jawa Timur, DR Imroatul Azizah MAg, kepada media ini menyatakan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di Indonesia ini, banyak LKMS yang tutup karena bangkrut dengan alasan seperti tidak stabilnya sistem keuangan yang ada bahkan pemilik LKMS yang melakukan korupsi.

Kejadian seperti ini menandakan bahwa tidak adanya dasar ilmu keuangan yang seharusnya dimiliki dan ilmu agama tentang kejujuran. Selain pelatihan, bisa juga melakukan kerjasama dengan LKMS lain untuk belajar bagaimana seharusnya sistem keuangan itu berjalan.

“Kalau seperti di Sidogiri memang sudah kuat pondasinya, mereka tinggal menjalankannya dengan kejujuran,” ujar Wakil Rektor II IAI Sunan Giri Bojonegoro dan juga Sekkretaris PC Muslimah NU Kabupaten Bojonegoro ini.

Sebenarnya, program pemulihan ekonomi, yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, saat pandemi Covid-19 ini secara nasional masih digunakan sebesar 20 persen saja. Menurut Azizah, ada suatu ketakutan dari pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran tersebut.

“Program digitalisasi UMKM sangat diperlukan, sebab kita sudah menggunakan e-katalog dalam pemasaran selanjutnya konsolidasi banding,” pungkasnya.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *