Ribuan KPM PKH di Aceh Timur Berpotensi Hilang, Yahya Boh Kaye : Ini Masalah Serius

oleh -284 views
Foto : M.Yahya Ys Anggota Komisi D DPRK Aceh Timur

ACEH TIMUR- Senin (27/09/2021) suaraindonesia-news.com – Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT dari Kementrian Sosial RI di wilayah Aceh Timur sejak 9 bulan terakhir kehilangan nama dari daftar KPM.

Ribuan nama keluarga miskin dari daftar KPM PKH di Kemensos dimungkinkan sebab data kependudukan yang bermasalah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRK Aceh Timur komisi D, M. Yahya Ys, meminta semua instansi harus bertanggung jawab dan mencari solusi untuk menyelamatkan bansos milik keluarga miskin.

Menurut Yahya Boh Kaye sapaan akrab M.Yahya Ys, potensi hilangnya bansos PKH dan BPNT terhadap ribuan keluarga miskin masalah serius.

“Seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) mengusulkan lebih banyak lagi, tidak sebaliknya yang sudah ada bisa hilang atau berkurang,” tandas putra Gampong Tanoh Anoe.

Sementara Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Aceh Timur, Zulfahmi menjelaskan bahwa, potensi hilangnya ribuan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai) bukan hanya terjadi di Kabupaten Aceh Timur tapi terjadi secara nasional.

“Salah satu penyebabnya adalah tidak valid data kependudukan. pada saat up date Data Terpadu Keluarga Keluarga Sejahtera(DTKS) di SIGN-G Kemensos, Jelas Zulfahmi saat ditemui media ini di salah satu cafe di Idi Rayeuk, Senin (27/9/2021).

Permasalahan data kependudukan khususnya nomor NIK yang tidak terbaca oleh sistem bukan hanya terjadi terhadap 3,480 KPM PKH, tapi juga terjadi hampir 3000 KPM BPNT di seluruh Kecamatan di Aceh Timur

“Solusinya adalah Kemensos membuka akses entrian data ulang di SIG-NG untuk perbaikan DTKS, sebab penerima masyarakat yang tidak menerima bansos sekarang masih kondisi sangat miskin,” katanya.

“Karena dulu, diberikan akses hanya entri Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian melakukan pengecekan data valid atau tidak valid di Dinas Dukcapil, sehingga pendamping tidak bisa melakukan entry data di lapangan dengan sistem,” ujar Zulfahmi.

Sementara Kadis Dukcapil Aceh Timur, Drs. Faisal M.AP saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Dukcapil bersama Bank dan Dinsos pada bulan agustus sudah duduk untuk membahas masalah tersebut.

“Pihak Dinsos atau masyarakat melapor ke Capil untuk di onlinekan ke pusat,” katanya.

“Kami dari Capil juga sudah mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) untuk meminta rekom melakukan PKS dengan pihak Dinsos berkenaan pemanfaatan data kependudukan,” imbuhnya.

Saat ini pihaknya, menunggu rekom turun dari kementerian, selanjutnya dilakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Sebab, kata Faisal, setiap instansi/lembaga yang meminta data kependudukan harus ada perjanjian kerjasama sebatas apa saja yang boleh di berikan, apakah NIK, alamat tanggal lahir dan sebagainya.

“Tergantung pihak kementerian yg mengizinkannya, Dukcapil Tidak boleh serta merta memberikan data masyarakat, karena data tersebut di lindungi oleh undang-undang,” pungkasnya.

Reporter : Masri
Editor : Moh Hasanuddin
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *