Rapat Paripurna Hak Interpelasi Mobil Sehat Selesai, Ketua DPRD: Untuk Sama Sama Berbenah

oleh -278 views
Rapat Paripurna "hak interpelasi (DPRD) Kabupaten Pamekasan terhadap penyediaan layanan kesehatan mobil sigap" digelar di Kantor DPRD Pamekasan, Kamis, (13/08/2020).

PAMEKASAN, Kamis (13/08/2020) suaraindonesia-news.com – Rapat Paripurna “hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan terhadap penyediaan layanan kesehatan mobil sigap” digelar di Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (13/08/2020).

Dalam rapat tersebut hadir Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono mewakili Bupati Pamekasan. Selain itu ada Jajaran eksekutif seperti Kepala Bappeda, Kepala BKD Pamekasan, serta sejumlah anggota DPRD Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman, selaku pimpiman rapat mengatakan, rapat paripurna interpelasi merupakan salah satu pijakan untuk berbenah dari berbagai macam hal terutama dalam hal anggaran. Hal itu ditempuh dalam rangka memberikan hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait pengadaan dan sistem penganggaran mobil sigap dan layanan kesehatan. Selain itu, hak interpelasi itu diadakan dalam rangka menyelaraskan dan pembenahan dalam sistem anggaran.

“Harapannya kedepan ketika kita sudah berbenah karena kita harus sama-sama berhati-hati dibidang anggaran terutama yang ada di bangar,” ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Fathor meminta, usai rapat tidak akan ada lagi hak interpelasi terkait kegiatan penyediaan sarana pemberdayaan kesehatan masyarakat, khususnya mengenai mobil sigap.

“Kita ingin menyatukan persepsi, serta beberapa pertanyaan anggota DPRD kepada Eksekutif dalam rangka membenahi sistem anggaran kita,” ujarnya.

Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono, kepada seluruh peserta sidang menjelaskan jika pengadaan mobil sigap yang terkoneksi dengan layanan Pamekasan Call Care telah tertuang dalam RPJMD periode 2018 – 2023. Program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2019 yang isinya memuat visi misi dan 5 program prioritas yang diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur serta pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Untuk bidang kesehatan sendiri, kata Totok, dijabarkan dalam agenda pokok kesehatan gratis yang merupakan upaya untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin.

“Pelayanan fasilitas kesehatan baik pustu, puskesmas, rumah sakit dan juga sistem kendali Pamekasan Call Care dan mobil sudah tertuang dalam APBD,” katanya.

Totok merinci jika pada pembahasan APBD tahun lalu, pihaknya mengusulkan hibah barang yang kemudian disepakati oleh Tim Anggaran (Timgar). Maka tim anggaran Pemerintah Daerah dan badan anggaran menyepakati agenda-agenda pokok ini dan dianggarkan pada perubahan APBD 2019.

“Jadi sudah jelas semuanya, bahwa pengadaan mobil sehat itu sesuai dengan regulasi yang ada,” tutup Totok.

Reporter : My
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *