SUMENEP, Selasa (19/04/2022) suaraindonesia-news.com – Anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang nilainya mencapai Rp 117 miliar mulai disoal.
Sebab, program yang identik “milik” anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu dinilai tak memberikan asas manfaat bagi perekonomian masyarakat. Utamanya terhadap pembangunan Kabupaten Sumenep.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlement (GEMPAR) Sumenep, Muhammad Nur menilai, program pokir DPRD hanya buang-buang anggaran. Sebab dalam regulasinya selama ini tidak ada output yang jelas bagi daerah.
Sebab, kata dia, kalau mengacu kepada Kabupaten Sumenep saat ini merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan garis kemiskinan terburuk kedua.
“Harusnya, anggaran pokir dengan nilai ratusan miliar itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat maupun daerah,” katanya pada media ini, Selasa, 19 April 2022.
Lebih lanjut kata Nur, melalui program pokir tersebut seharusnya anggota dewan bisa berperan aktif mengangkat perekonomian dan pembangunan daerah. Apalagi dimasa pemulihan akibat dampak pandemi covid-19.
Untuk itu, pihaknya menekan agar anggota DPRD jangan hanya melakukan berbagai upaya-upaya dan giat yang itu tidak berdampak kepada perekonomian dan pembangunan daerah.
“Kabupaten kita ada di peringkat kedua termiskin di Jawa Timur, hal itu sangat memalukan jika anggaran pokir dewan tidak memiliki output yang jelas,” tegasnya.
Tak ayal, pemuda yang saat ini aktif di bidang kaderisasi PC PMII Sumenep itu kemudian meminta pemerintah daerah untuk memangkas anggaran pokir anggota dewan.
“Nah, jika anggaran pokir begitu bengkak tanpa menimbulkan efek peningkatan ekonomi kerakyatan, lebih baik dipangkas saja, dan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Keris,” tukasnya.
Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari Sekretariat DPRD Sumenep terkait suara mahasiswa yang menilai pokir anggota dewan tak berdampak pada perekonomian dan pembangunan daerah.
Sementara anggaran pokir di DPRD Sumenep diketahui bervariatif. Meliputi pimpinan, sekretaris, ketua fraksi dan anggota dewan.
Berikut rincian pokir DPRD Kabupaten Sumenep dengan anggaran Rp 117 miliar yang berhasil dihimpun media ini dari sejumlah sumber.
Pimpinan DPRD Sumenep diketahui mendapatkan jatah pokir Rp 3 miliar, ketua fraksi dan sekretaris dewan masing-masing mendapat Rp 2,5 miliar, serta anggota Rp 2 miliar.
Sekadar informasi, Pokir di tiga kabupaten Madura lainnya sudah mengalami pengurangan. Misalnya, di Kabupaten Pamekasan dari Rp 1,9 miliar turun ke Rp 1 miliar.
Juga di Kabupaten Sampang dari anggaran Rp 1,5 miliar turun ke 1,3 miliar, sementara di Kabupaten Bangkalan dari anggaran senilai Rp 2 miliar juga dipangkas menjadi Rp 1,5 miliar.
Reporter : Sya
Editor : Redaksi
Publisher : Ipul
