JAKARTA, Selasa (20/08) suaraindonesia-news.com – Upaya meningkatkan peran Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), pemerintah melalui Kemendagri menggelar rapat koordinasi (rakor) antara pusat dan daerah, melibatkan kementerian dan lembaga terkait dari 17 provinsi terpilih.
Acara berlangsung di The Acacia Hotel & Resort -Jakarta Pusat, dibuka oleh Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kemendagri, Gunawan Eko Movianto. Peserta rakor terdiri atas kementerian dan lembaga, antara lain Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (20/08), Gunawan Eko Movianto mengatakan, dalam dokumen RKPD 2025, ada 29 provinsi telah merencanakan dan menganggarkan kegiatan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan.
“Sesuai hasil pembahasan Rakortekrenbang tahun 2024, 29 provinsi telah merencanakan dan menganggarkan kegiatan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan”, kata Gunawan.
Terkait hal itu, tambah dia, Kemendagri telah mengeluarkan surat yang meminta gubernur untuk menyesuaikan atau merevitalisasi KKMD yang telah terbentuk sebelumnya dengan berpedoman pada Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN).
Sementara itu, Asdep Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenkomarves RI, Kus Prisetiahadi menerangkan, guna penguatan pengelolaan ekosistem mangrove, diperlukan kolaborasi pendekatan penthahelix. Yakni adanya kerjasama bahu- membahu antara akademisi, masyarakat/ komunitas, sektor swasta, media, pemerintah dan TNI.
“KKMD harus berfungsi dan berdaya guna dalam memberikan manfaat bagi provinsi. Sehingga harus ditunjang oleh SDM yang memiliki kapabilitas dan kualitas maupun pendanaan”, terang Kus Prisetiahadi.
Berkaitan penguatan KKMD, Setyo Yuwono dari Kementerian LHK menjelaskan, permasalahan pengelolaan mangrove, khususnya di wilayah pesisir, masih dikerjakan terpisah secara sendiri- sendiri.
“Belum terkoordinir sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi KKMD. Sehingga sinergi capaian pengelolaan mangrove dari pihak lintas sektoral belum nampak secara optimal”, jelas Setyo.
Dalam kesempatan itu, juga disampaikan paparan tentang rehabilitasi ekosistem mangrove yang ada di wilayah Provinsi Riau.
Plt Kepala DLH dan Kehutanan Provinsi Riau, Job Kurniawan, salah satu narasumber dalam acara itu mengatakan, rusaknya ekosistem mangrove telah menyebabkan intrusi air laut, yang juga berdampak kerusakan perkebunan kelapa rakyat seluas 1.500 hektar di wilayah Riau.
“Selain itu, dampak dari rusaknya hutan mangrove berakibat pada terjadinya abrasi dan intrusi air laut di wilayah pesisir, serta rusaknya fasilitas sosial”, jelas Job Kurniawan.
Melalui pertemuan itu, diharapkan dapat tercipta sinkronisasi lintas urusan berkaitan dukungan rehabilitasi mangrove di daerah. Termasuk sinkronisasi data pusat dan daerah untuk memudahkan strategi pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove.
Reporter : Usman
Editor : Amin
Publisher : Eka Putri
