PAD Pasir di Lumajang Masih Lebih Kecil dari Tahun Kemarin

oleh -155 views
Situasi pertambangan pasir di Lumajang, yang dirasa tidk menguntungkan masyarakat Lumajang.

LUMAJANG, Minggu (13/10/2019) suaraindonesia-news.com – Atas kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) minerba (dari pasir) dari biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan, banyak ditanggapi oleh sejumlah warganet asal Kabupaten Lumajang, salah satunya Setiawan Samco. Yang mengatakan bahwa dirinya sangat terkesima, sebab waktu itu, Wakil Bupati Lumajang, Hj Indah Amperawati, sempat menyampaikan kalau pada tahun 2019 PAD minerba akan naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 lalu.

Namun kata Samco, kenyataannya malah lebih kecil dari tahun lalu. Pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Thoriqul Haq-Indah Amperawati, target untuk PAD minerba dipasang Rp. 37 milyar per tahun.

“Hal ini jauh lebih tinggi dibanding realisasi PAD pasir tahun 2018, ada di kisaran Rp. 9 milyar saja,” ungkapnya.

Wakil Bupati yang akrab dipanggil Bunda Indah menegaskan, pihaknya berani memasang target yang jauh lebih tinggi dari pemerintahan sebelumnya, karena bakal ada pembenahan yang dilakukan dari sisi pertambangan. Sehingga pajak dari tambang pasir yang masuk bisa sangat maksimal.

Beliau juga sempat menyebutkan, alasan kenapa di tahun sebelumnya target belum bisa tercapai. Diantaranya disebabkan, pengelolaan yang masih belum optimal. Dampaknya adalah adanya kebocoran pajak.

“Karena tata kelola yang kurang pas,” singkatnya seperti itu yang disampaikan. Selanjutnya ia juga menyampaikan upaya yang akan dilakukannya untuk bisa menembus target itu melalui Smart City. Sebab dengan adanya Smart City, Bunda Indah optimis target penerimaan Rp. 37 milyar bisa terpenuhi atau bahkan bisa over target.

“Saya senang dengan optimisme dan semangat yang dibangun oleh Pemimpin baru Lumajang ini. Semangat yang tinggi merupakan modal awal yang baik. Tetapi semangat saja tidaklah cukup. Perlu dibarengi dengan kerja yang fokus, taktis dan strategik. Bila tidak, sudah pasti target yang telah dicanangkan tidak akan tercapai dengan mudah,” tambah pemilik usaha kuliner BWM ini.

Samco juga mendapatkan data bahwa per 30 September 2019, penerimaan PAD dari minerba atau sebut saja PAD pasir baru mencapai Rp. 6.6 Miliar atau hanya 17.8 persen dari target. Realisasi penerimaan ini juga masih jauh di bawah realisasi 2018.

“Bila angka ini salah, mohon dikoreksi dan dikonfirmasi menggunakan angka yang benar,” kata Samco.

Pencapaian penerimaan PAD Pasir yang rendah tentu berpengaruh terhadap kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Karena APBD 2019 disusun dengan memperhitungkan target PAD pasir bisa tercapai. Pemerintah perlu memperhitungkan shortfall PAD pasir dan meminimalisir resikonya terhadap arus Kas Pemerintah Daerah.

Menurut Samco, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga perlu melakukan estimasi berapa penerimaan PAD Pasir hingga akhir tahun 2019 untuk selanjutnya dilakukan evaluasi besar-besaran dalam menentukan target PAD pasir dan juga evaluasi dalam manajemen pasir.

“Jangan sampai penerimaan PAD Pasir 2019 lebih rendah dari realisasi PAD Pasir 2018. Jadi tugas Komisi C DPRD Lumajang untuk mengawal isu ini,” ujarnya lagi.

Perbaikan manajemen pasir, kata Samco, memang harus dilakukan. Penerapan teknologi informasi dalam manajemen pasir harus segera diterapkan. Perbaikan tata kelola maupun tata cara pemungutan pajaknya pun perlu disegerakan. Yang paling penting perlu ada terobosan radikal dalam cara berpikir Pemerintah Daerah.

“Hemat saya, Pemkab Lumajang seharusnya tidak hanya berperan sebagai regulator maupun pemungut pajak saja. Melalui BUMD, bisa juga menjadi operator tambang pasir, penyedia jasa penunjang penambangan pasir dan menjadi pemain produk turunan dari pasir. Alhasil, penerimaannya tidak hanya mengandalkan pajak pasir saja tapi juga bisa mengoptimalkan keuntungan bisnis/usaha pasir,” pungkasnya.

Pemilik akun facebook atas nama Sukma, juga menyatakan salut atas pemikiran seperti Setiawan Samco. Namun sayang sekali, pemerintah sekarang malah menekan pajak 20 persen kepada penambang, yang imbasnya terhadap rakyat kecil seperti sopir dan kuli tambang.

“Ini seperti halnya kerja rodi, yang selalu menjadi intimidasi kita pada pelaku usaha kecil. Belum lagi hinaan masyarakat, yang banyak tidak suka dengan profesi kami, harga jual pasir Lumajang di Surabaya yang semakin tahun semakin menurun, karena faktor kalah saing harga dengan pasir dari Kabupaten Kediri maupun pasir dari Kabupaten Mojokerto,” terang Sukma.

Dengan adanya peningkatan pajak sekitar 20 persen, kata Sukma rasanya seperti kembali ke jaman penjajahan Belanda dengan sistem kerja rodi. Nyatanya strategi pemerintah sekarang tidak mendapat respon positif.

“Maaf ini hanya keluhan sopir pasir, sebab kami juga cari makan,” ucapnya.

Sementara itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Jauhari juga ikut membuat sebuah statemen atas pernyataan Setiawan Samco tersebut.

“Kami setuju pemikiran mas Samco, namun sebenarnya penarikan pajak pasir model self assessment sudah cukup baik selama pemilik ijin tambang patuh dan taat, serta di iringi pengawasan yang sangat konsisten, ketat, kontinyu dan disiplin oleh staf Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang,” jelasnya.

Di satu sisi, fungsi Pemkab adalah sebagai regulator, pelayan dan pembina, maka menurut Jauhari, masyarakat tidak boleh membandingkan hasil pajak pasir dengan biaya pemeliharaan atau pembangunan infrastruktur jalan yang tidak seimbang dengan perolehan pajak pasir. Karena pemerintah tidak boleh berorientasi profit seperti perusahaan, apalagi secara makro perolehan target PAD Lumajang tahun 2019 hanya sebesar Rp. 311,9 milyar lebih dan kebutuhan belanja daerah (kekuatan APBD, red) Lumajang tahun 2019 sebesar Rp. 2 trilyun 367 milyar lebih, jauh sekali kalau hanya mengandalkan perolehan PAD.

“Saya justru kawatir kalau Pemkab Lumajang nantinya merealisasikan SE Gubernur Jawa Timur, atas harga jual pasir bangunan sebesar Rp. 100 ribu per ton, maka memang berdampak tingginya perolehan pajak pasir dengan hitungan 20 persen x Rp. 100 ribu = Rp. 20 ribu per ton nya, padahal di Peraturan Daerah (Perda) pajak maksimal 25 persen. Artinya pajak pasir kalau 1 truk bermuatan misalkan 6 ton, maka pajaknya sebesar Rp. 120 ribu yang sebelumnya hanya di rata-rata dengan Surat Keteranan Asal Barang (SKAB) sebesar Rp. 25 ribu per rate,” paparnya.

Tapi dampak negatifnya, kata Jauhari, terhadap konsumen harga pasir akan tinggi. Dengan pajak Rp. 25 ribu per rate/truk saja, harga pasir sudah mencapai Rp. 800 ribu – Rp. 1 juta dalam kota Lumajang, apalagi dengan pajak Rp. 100 ribu – Rp. 150 ribu, maka akan menjadi berapa harga pasir pada tingkat konsumen nantinya?

Ini menurut Jauhari adalah sebuah dilemma, dari sisi perolehan pajak harus naik, dan dari sisi lain terhadap masyarakat berdampak negatif, sebagaimana komentar Sukma sebelumnya.

Hal yang sama dituliskan Nawawi Gempar, bahwa PAD pasir Lumajang seharusnya bisa mencapai Rp. 100 milyar, jika dikelola dengan benar dan baik. Nawawi sudah sering mengupas PAD pasir ini di forum-forum. Nawawi memberikan contoh pasir Karang Asem Bali, itu bisa mencapai Rp. 75 milyar, padahal ekploitasi tidak sebesar di Lumajang.

“Ini menurut saya akan jadi pekerjaan rumah besar, bagi Pemkab Lumajang, agar berani membuat terobosan sehingga PAD pasir ini bisa mencapai target, jangan cuma bisa koar-koar tapi kenyataannya nol besar,” jelentrehnya.

Rastiko Wisnu Darma, yang menuliskan kalau pasir Lumajang dari dulu yang di olah begitu banyak orang, tidak memberi kebaikan, lebih banyak merugikan, lebih baik tambang-tambang ditutup saja.

“Biar seperti dulu, para penambang lokal untuk kebutuhan pembangunan warga Lumajang saja, tidak perlu di jual keluar dari Lumajang,” ungkap Rastiko Wisnu Darma.

Truk yang lewat dan mengangkut pasir kata Rastiko golongannya truk gede-gede. Investor pasir juga banyak, namun kenapa PAD nya kecil, tidak sebanding dengan kerusakan alam dan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sejenisnya.

“Lebih baik jangan di eksplorasi dan di jual ke luar Lumajang, mendingan hanya untuk masyarakat Lumajang saja,” ungkapnya.

Mochamad Sairoji Kusnandar, mengutarakan dalam sebuah tulisan komentaranya, mungkin perlu diadakan dialog lintas komponen seluruh stakeholder, terkait pasir. Sebagai embrio awal menjadikan pasir Lumajang sebagai berkah, bukan membawa bencana.

Bupati Lumajang, H Thoriqul Haq MML, kalau beliau sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mochamad Sairoji Kusnandar ini.

“Saya sangat setuju buat diskusi. Fokus urusan pasir. Cari waktu yang leluasa untuk diskusi tuntas. Teman-teman yang concern dengan problem pasir bisa ikut urun saran. Sekalian ngajak para penambang pasir, sopir, dan pelaku usaha pasir,” tulis politisi Parkai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespon segala keluhan dari para pengusaha, sopir dan aktivis pertambangan paris ini.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publisher : Marisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *