Minim Koordinasi Internal, BPI Sesalkan Kasatpol PP Bangkalan

oleh
Yodika salah satu anggota BPI KPNPA RI Bangkalan. (Foto: Anam/SI).

BANGKALAN, Minggu (08/09/2019) suaraindonesia-news.com – Pengakuan Kasatpol PP Bangkalan, Madura, Jawa Timur perihal ketidak tahuan pengadaan pembelanjaan di instansinya disesalkan oleh BPI KPNPA RI dan mantan anggota banggar DPRD Bangkalan.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi perihal pengadaan seragam dan beberapa perlengkapan dinas yang nominalnya diangka 725 jt lebih tersebut Anang Plt Kasatpol PP mengaku tidak tahu karena masih baru menjabat.

“Pengadaan seragam itu kan baru usulan untuk 2020, Soalnya saya sendiri baru masuk. Yang saya tahu hanya sampai pengadaan seragam marchingband. Selebihnya sebelum saya. Lebih banyak gak tahu nya mas. Ya mas. Saya gak mungkin menghafal kegiatan satu satu. Kecuali saya berhadapan langsung dengan dokumennya. Ya tidak juga. Cuma sy gak bisa jawab detail kalau gak pegang dokumen. Lha ini saya di rumah. Masak suruh pegang dokumen mas. Trus kapan saya liburnya…. he he he,” jawab Anang Yulianto Plt Kasatpol PP Bangkalan saat dikonfirmasi melalu pesan WhatsApp nya.

Menanggapi kenyataan tersebut Yodika anggota BPI KPNPA RI Kabupaten setempat menyesalkan serta menyayangkan. Menurutnya, ini patut dipertanyakan ada apa sampai pimpinan tidak tahu pembelanjaan diinternalnya.

“Kalau hal ini juga berlaku sama pada poin-poin pembelanjaan lainnya bisa tanpa pantauan semua, atau ada faktor-faktor lainnya,” katanya.

Dirinya juga menyatakan perihal alasan ketidak tahuan dari seorang pemimpin pada dapur instansinya merupakan hal yang diluar kebiasaan, menurutnya, masyarakat butuh informasi utuh perihal APBD.

“Ya kepala badan maupun dinas itu mestinya tahu, kalau lupa kan tinggal mengkoordinasikan langsung pada kepala yang membidangi (Kabidnya, Red), bukan lantas menjawab tidak tahu atau lebih parah lagi bilang tidak ada pembelanjaan terkait, semestinya pastikan dulu baru memeberi jawaban itu jika memang belum tahu,” paparnya.

Bahkan kata Yodika, alasan baru menjabat itu tidak bisa dibenarkan untuk mengaku tidak tahu, karena menurutnya bisa menyebabkan tidak maksimal kinerja kedinasan.

“Walau baru menjabat kepala dinas tidak ada pembenaran jika tidak faham dan tidak tahu, juga karena karena seluruh dokumen harus di tanda tangani oleh kepala dan dipertanggungjawabkan, Publik layak tahu kemana dan apasaja APBD Daerah itu dipergunakan,” tutupnya.

Dilain pihak Pengamat Kebijakan Publik serta manta Banggar dewan Abd Tohir menyesalkan perihal pengakuan Kasatpol PP Bangkalan tersebut bahkan dirinya mengaku prihatin.

“Walau pak Anang mengaku demikian namun saya belum yakin, karena saya kenal siapa pak Anang selama ini,” tutur Tohir saat dimintai tanggapan.

Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Marisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *