SEMARANG, Rabu (20/05) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan penataan ulang atau restrukturisasi distribusi tanah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Nusron Wahid dalam kuliah umum di Universitas Wahid Hasyim sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemerataan akses terhadap sumber daya agraria.
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa tanah merupakan sumber ekonomi yang memiliki peran vital bagi masyarakat. Karena itu, distribusi tanah yang lebih adil dan merata dinilai menjadi kunci dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif tanpa menghambat keberlanjutan pelaku usaha,” ujar Nusron Wahid.
Ia menjelaskan, kebijakan restrukturisasi distribusi tanah memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan kepemilikan dan akses tanah tidak hanya dikuasai segelintir pihak, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.
Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi melalui pemberian kepastian hukum dan akses lahan guna meningkatkan produktivitas masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan sektor usaha agar kebijakan pemerataan tanah tetap mendukung iklim investasi dan dunia usaha, namun tetap memprioritaskan kepentingan publik serta pemerataan akses agraria.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Qonita
Publisher: Eka
