YOGYAKARTA, Jumat (19/06) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan “KOPDAR Bareng Mas Dar” yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dalam dialog interaktif bersama mahasiswa UGM, Nusron Wahid mengajak generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, keterbukaan pemerintah terhadap berbagai aspirasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.
“Keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat penting untuk menghasilkan kebijakan yang semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Nusron Wahid.
Ia menilai bahwa proses penyusunan kebijakan publik membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa suatu kebijakan tidak seharusnya bersifat kaku. Menurutnya, setiap kebijakan publik yang telah diterapkan perlu dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Nusron Wahid, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan program maupun regulasi yang diterbitkan pemerintah dapat memberikan manfaat optimal serta mampu menjawab tantangan yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Melalui forum dialog tersebut, ia juga mendorong generasi muda untuk aktif menyampaikan gagasan, kritik, dan masukan yang konstruktif sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
