Masyarakat Miskin Bangkalan Menilai BRI Cuci Tangan Pada Persoalan Bansos Kemensos

Aksi unjukrasa masyarakat didepan kantor cabang BRI Bangkalan. (Foto: Anam/SI)

BANGKALAN, Kamis (05/09/2019) suaraindonesia-news.com – Menyikapi adanya aksi unjuk rasa didepan kantor BRI Cabang Bangkalan dari masyarakat dan BPI yang mempertanyakan perihal penyebab gagal Buka Rekening Kolektif (Burekol) terhadap keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Sudono Kepala BRI Cabang Bangkalan menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan data secara terbuka seperti yang diharapkan oleh para demonstran, karena menurutnya pihaknya hanya ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu Bank Negara penyalur. Dalam hal tersebut Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyalur bansos tersebut diwilayah Kabupaten Bangkalan.

“Karena hal ini sudah menjadi MoU antara Bank BRI dengan Kemensos, jadi kami hanya memiliki kewenangan untuk menyiapkan rekening, buku tabungan dan ATM. Selanjutnya penerimaan ke Desa-desa sepenuhnya kewenangan Kemensos dan di Bangkalan diwakili Dinas Sosial (Dinsos) yang juga melalui Tim Koordinasi (Tikor),” kelit Sudono saat menjawab persoalan massa aksi didepan kantornya, Rabu (04/09) siang.

Disisi lain menurut Yodika Anggota BPI Bangkalan yang sekaligus menjadi koordinator aksi mengatakan, masih ada bantuan sosial tidak sampai pada penerimanya, padahal nama-namanya sudah jelas tercantum sebagai penerima bantuan tersebut.

Mirisnya lagi, penerima bantuan program dari pemerintah pusat itu malah ada yang sudah meninggal namun nama-namanya masih saja tercantum.

“Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua, bagaimana sebenarnya sistem pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah kepada kalangan masyarakat miskin, selaku penyalur dana Bansos, BRI pasti punya data. Oleh sebab itu kami ingin tahu daftar namanya, agar kita bisa lihat bersama, penerima ini sesuai apa tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut Yodika yang dikenal getol menyuarakan hak-hak kalangan masyarakat miskin Desa mengaku miris terhadap persoalan yang dialami masyarakat miskin Kabupaten Bangkalan, menurutnya pemerintah (Dinsos Bangkalan, Red) dan bank penyalur (BRI, red) juga para pendamping semestinya berlaku transparan serta mengikut sertakan masyarakat pada suksesnya penyaluran Bansos dari Kemesos tersebut.

“Persoalan salah sasaran serta bantuan dari Kemensos melalui bank penyalur yang dikawal langsung oleh pendamping PKH tersebut akan terealisasi maksimal menurut kami jika mereka mau terbuka dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi, malah yang terjadi seakan kompak menutupi data yang ada, kami yakin jika mereka serius melayani rakyat dengan niat baik dan hati tulus, segala persoalan PKH dan BPNT ini akan mudah terselesaikan,” jelasnya saat dimitai tanggapan.

Terpisah Ahmad dari Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal juga mengungkapkan kekecewaannya pada pihak penanggung jawab suksesnya penyaluran Bansos PKH, dirinya menyatakan masyarakat didesanya yang layak mendapatkan bantuan PKH kebanyakan belum mengetahui secara detail.

“Didesa saya Desa Gili Anyar juga banyak masyarakat miskin namun ketika diwawancara mengatakan tidak mendapatkan bantuan sosial masyarakat miskin, lantas kemanakah bantuan itu??,” ungkapnya dengan menunjukan rawut wajah kecewa.

Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Marisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here