Mantan Lurah Singonegaran di polisikan LPMK Buntut LPMK dukung SMPN 4. LPMK perbarui stempel sesuai

oleh -135 views

Mantan Lurah Singonegaran di polisikan LPMK

Buntut LPMK dukung SMPN 4. LPMK perbarui stempel sesuai prosedur justru dituduh palsu

 

 

            Banyuwangi, Suara Indonesia – Baik saat menjabat lurah maupun tidak menjabat lagi di kelurahan Singonegaran, Mustam S sos Msi dan oknum PNS dan kroninya sepertinya tak berhenti membuat kontroversi managemen konflik, keresahan masyarakat dipertaruhkan untuk mendapatkan hasil diri pribadi dan kelompok tanpa melihat peraturan yang berlaku.

            Kali ini Hilang kesabaran LPMK kelurahan akhirnya melaporkan Mustam S sos Msi kepada polisi. Menyebarkan selebaran SK demisioner saat dia tidak menjabat lagi menjadi Lurah Singonegaran, tuduhan tidak berdasar yang digunakan dasar membekukan (demisioner) LPMK Singonegaran berkonsekwensi jeratan pasal berlapis 310,311,315 KUHP, terhadap mantan lurah yang kini mutasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi kabupaten Banyuwangi.

            LPMK Melaporkan Mustam Kepada Pihak Polsek Banyuwangi 19/2 karena merasa difitnah dan dicemarkan, Betapa tidak LPMK pilihan masyarakat Kelurahan Singonegaran secara terbuka dan demokratis Dituduh memalsukan stempel.

            Ketua LPMK Singonegaran A.YUDI PRASETYO menjelaskan, dalam rapat 24 Juni 2012 saat itu, sebagai lembaga bentuk dari perwakilan masyarakat dalam berpartisipasi pemberdayaan rakyat dan selaku mitra kerja kelurahan, merasa perlu berbagai pertimbangan digunakan dasar untuk memperbarui cap stempel yang telah usang, tidak ada dasar mengikat bentuk stempel LPMK dan untuk mengantisipasi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ”stempel itu kami buat berdasar rapat resmi LPMK dan setiap LPMK kelurahan punya bentuk stempel masing-masing berbeda dan lagi yang kita perbarui stempel kami sendiri, bukan stempel lurah. Selama ini kami cukup sabar, namun saat ini sudah kelewatan”, katanya.

       lebih jauh dijelaskan, perjalanan waktu Mustam menjabat Lurah Singonegaran hingga 11 November 2012 sementara stempel baru LPMK sejak Juni penggunaan digunakan untuk menjalankan aktivitas surat menyurat dan kewenangan lainnya termasuk komunikasi administrasi dengan lurah. ”stempel kami gunakan saat mustam menjabat, dia tahu dan tidak pernah menegur, lha kok ketika 27 Nopember 2012 atau 15 hari sejak dia mutasi surat tuduhan pemalsuan diedarkan.diberikan hanya kepada sebagian RT/RW, maksudnya apa?”, tambahnya.

            Informasi dilapangan, tuduhan pemalsuan stempel sebagai dasar untuk membekukan LPMK Singonegaran merupakan upaya balas dendam Mustam yang ditunggangi oknum PNS yang sudah tidak menjabat lagi di Kelurahan Singonegaran dan kelompok kecil tertentu yang merecoki SMPN 4 Banyuwangi yang menggunakan lahan eks TKD Singonegaran terkait sisa lahan 2200 m2 yang mau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa kewenangan, sementara LPMK terang-terang mendukung penggunaan lahan untuk sekolah karena berdasar aturan tanah bengkok merupakan hak milik pemerintah desa ketika menjadi kelurahan asset bengkok tidak dapat.

            Anehnya, perlakuan ini hanya ditanggung Mustam sendiri dengan bukti Mustam dimutasi.

 

Reporter : (hari/abi)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *