Reporter : Nor/Luk
Sampang, Suara Indonesia-News.Com-Banyaknya ketidak beresan dalam penanganan dan penyaluran bantuan saat terjadi bencana banjir dan sesudah pasca banjir, membuat kalangan aktivis LSM Sampang tergerak untuk melakukan audensi dengan Pemkab Sampang.
Sebab, dengan dana bantuan yang cukup besar, baik dari APBD Sampang maupun yang datang Provinsi dan Pusat, dibawah masih banyak para korban banjir yang tidak menerima bantuan.
Seperti yang diungkapkan koordinator aktivis LSM Alan kaisan, dia meminta SOP dinas terkait dalam penanganan bantuan.bencana di kabupaten Sampang. Juga mempertanyakan berasal dari mana saja bantuan untuk bencana banjir.
“Kami minta Pemkab melalui dinas terkait yang menangani bencana banjir dan pasca bencana banjir, agar transparan. Jangan di tutup-tutupi,”terang Alan.
Sementara aktivis LSM lainnya Hernandi Kusumahadi, mempertanyakan kinerja tim relawan Tagana yang selama ini mendapat pelatihan dari pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan mendapat honor dari pemerintah, tapi dalam menyalurkan pendistribusian tidak merata dan hanya dibagikan pada warga yang dampak bencana banjirnya tidak parah.
“Contoh di daerah jalan melati setiap bencana banjir datang, minim bantuan baik nasi bingkus maupun paket sembako. Padahal di jalan melati saat terjadi bencana banjir ketinggian air cukup dalam,” papar Dedet.
Menyikapi hal itu Sekdakab Sampang Putut Budi Santoso menjelaskan, saat terjadi bencana banjir Pemkab Sampang melalui dinas terkait sudah membangun dapur-dapur umum dan tempat penampungan korban banjir. Sebelum terjadi banjir sudah di informasikan melalui lurah dan kepala desa bagi daerahnya yang biasa terdampak banjir.
“Pemkab sudah bergerak cepat dan melakukan tanggap bencana banjir dengan membangun puluhan dapur umum di daerah yang tidak terdampak banjir. Juga membagikan sembako dan kesehatan gratis pasca bencana banjir,” jelas Sekdakab Putut.
Hal senada juga diungkapkan Kepala BPDB Sampang Wisnu.
LSM bisa bergerak optimal ikut dalam penanganan bencana banjir sebagai relawan